Pemkot Jakpus gandeng DPRD perkuat tatanan layanan masyarakat

tantangan kita di area privat yang mana APBD sulit masuk

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) menggandeng anggota DPRD DKI Jakarta dari daerah pemilihan (dapil) setempat untuk memperkuat tatanan layanan masyarakat dan menetapkan kebijakan publik.

"Dalam konteks penyelenggara pemerintahan daerah, tentu silaturahmi ini bisa memperkuat tatanan layanan kepada masyarakat dan juga prosesi penetapan kebijakan publik karena anggota DPRD ini memiliki akses yang kuat di dalam perumusan kebijakan," kata Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma dalam sambutannya pada pertemuan dengan DPRD Dapil Jakpus di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Selasa.

Baca juga: SDA Jakpus nyatakan seluruh pompa di wilayahnya berfungsi normal

Silaturahmi ini diikuti bersama seluruh jajaran Unit Kerja Perangkat Daerah (UKDP) di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat.

Dhany menyebut agenda ini bukan agenda pertama dan terakhir, tetapi akan ditindaklanjuti setiap enam bulan sekali.

"Insyaallah ini bukan pertama dan terakhir, karena kalau yang namanya silaturahmi, nilai manfaatnya itu kan dipanjangkan umur, dimudahkan urusan, kemudian juga dilimpahkan rezekinya," ujar Dhany.

Dalam sambutannya, Dhany melaporkan selama menjabat sebagai Wali Kota tidak ada kejadian yang mengganggu wilayahnya.

Baca juga: Pemkot Jakpus mulai program bedah kampung di Tanah Tinggi pada 2025

Dhany juga menjelaskan beberapa poin terkait kondisi Jakarta Pusat di musim hujan hingga netralitas ASN di Pilkada Jakarta 2024.

Dhany menjelaskan saat rapat pimpinan (rapim) terselenggara, dalam laporan tersebut menerangkan Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu menjadi wilayah yang tidak ditemukan kasus banjir hingga menyebabkan pengungsian.

"Kalaupun ada genangan langsung surut. Kalaupun ada titik rawan banjir itu pun mitigasi risikonya tinggi, Alhamdulillah kejadian banjir besar tidak ada," ujar Dhany.

Lalu, Dhany memaparkan pada masa kampanye 23 September 2024 lalu jajaran Pemkot Jakarta Pusat bersama Aparatur Sipil Negara (ASN) di kelurahan dan kecamatan se-Jakarta Pusat sudah mendeklarasikan kampanye netralitas ASN.

Semua jajaran sudah menandatangani deklarasi tersebut sebagai wujud komitmen bahwa ASN selama masa Pilkada Jakarta 2024 ini harus netral.

Baca juga: Pemkot Jakpus cek PSN di rumah dan sekolah kawasan Gambir cegah DBD

Dhany berharap masyarakat dan jajarannya bisa menjaga penyelenggaraan Pilkada hingga pemungutan suara nanti. Sehingga pada 27 November nanti bisa mendapatkan pemimpin Jakarta terbaik dari hasil pilihan rakyat.

Terkait sarana dan prasarana, Dhany menyebut baik di kantor-kantor, kecamatan, kelurahan juga terus dilakukan perbaikan. Sehingga ruangan yang menjadi tempat bekerja untuk memberikan pelayanan masyarakat lebih nyaman dan indah.

"Kita juga ingin buat kantor ini sejalan dengan penataan kawasan karena ada Petojo Enclek, Museum Prasasti, ada arena perkantoran dan dekat dengan Kantor Paspampres. Jadi ini kita usulkan bagian penataan kawasan keseluruhan," ucap Dhany.

Dhany menyadari untuk menyongsong Jakarta sebagai kota global, masih banyak area-area yang menjadi kawasan padat penduduk seperti Johar Baru yang terdapat satu bangunan yang dihuni oleh banyak orang.

Pemkot Jakpus terus berupaya melakukan bedah rumah yang sifatnya satuan, sehingga selama setahun hampir 50-75 rumah yang tersebar di kelurahan Jakarta Pusat dibangun.

Lalu, pihaknya juga memiliki ide penataan kawasan padat seperti di wilayah Kwitang yang pernah terjadi kebakaran, wilayah Mentang RW 09 yang dilakukan bedah rumah sebanyak belasan rumah.

"Jadi tantangan kita di area privat yang mana APBD sulit masuk, jadi bersama Baznas (Bazis) dan organisasi lain yang bisa melakukan intervensi sudah alokasikan penataan kawasan terkait rumah padat," kata Dhany.

Lebih lanjut, Pemkot Jakarta Pusat juga rutin melakukan serap aspirasi dari masyarakat di setiap kelurahan dan kecamatan se-Jakarta Pusat sekaligus aspirasi ASN di lingkungan setempat untuk ditindaklanjuti di tingkat provinsi.

Dhany berharap ke depan Jakarta Pusat bisa menjadi wilayah yang aman, damai, dan sistematis baik secara administrasi, bangunan, sarana dan prasarana, begitupun pelayanan masyarakatnya.