Indonesia komitmen meningkatkan kerja sama maritim di ajang PSC

Kehadiran Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem pengawasan negara pelabuhan....

Jakarta (ANTARA) - Indonesia berkomitmen memperkuat kerja sama maritim dalam Komite Pengawasan Negara Pelabuhan (Port State Control/PSC) guna meningkatkan keamanan, keselamatan, dan standar operasional pelabuhan di kawasan di wilayah Asia Pasifik.

"Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengawasan pelabuhan dengan negara-negara, seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan China," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Indonesia, sebagai negara anggota utama dalam Komite PSC Asia Pasifik, mengirimkan delegasi yang dipimpin oleh Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Jon Kenedi.

Pertemuan Ke-35 Komite Pengawasan Negara Pelabuhan (Port State Control/PSC) di wilayah Asia Pasifik dilaksanakan di Songdo, Incheon, Korea Selatan.

Pertemuan yang berlangsung pada tanggal 11-14 November 2024 ini, menjadi forum strategis yang penting untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam meningkatkan keselamatan maritim dan perlindungan lingkungan di kawasan Asia Pasifik.

"Kehadiran Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendukung penguatan sistem pengawasan negara pelabuhan, guna memastikan kapal-kapal yang beroperasi di perairan Asia Pasifik memenuhi standar internasional terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan," ujar Jon.

Jon menyebutkan bahwa Komite PSC Asia Pasifik berperan penting dalam memastikan bahwa kapal-kapal yang beroperasi di kawasan ini mematuhi peraturan internasional yang berlaku, khususnya terkait keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.

"Pertemuan kali ini menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap kapal-kapal yang berpotensi melanggar standar internasional," ujar Jon.

Beberapa topik utama yang dibahas dalam pertemuan ini termasuk implementasi yang lebih efektif dari konvensi internasional, seperti SOLAS (Safety of Life at Sea), MARPOL (Marine Pollution), serta ISPS Code (International Ship and Port Facility Security Code).

Selain itu, diskusi juga difokuskan pada pengembangan teknologi inspeksi terbaru serta penguatan kerjasama antarnegara dalam memastikan kapal yang tidak memenuhi syarat tidak beroperasi di perairan mereka.

Jon mengungkapkan, sebagai negara kepulauan dengan peran strategis di jalur pelayaran internasional, Indonesia terus aktif dalam menjaga keselamatan dan keamanan maritim.

“Indonesia menyadari bahwa pengawasan negara pelabuhan sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten. Mengingat banyaknya kapal Indonesia yang beroperasi di negara-negara tersebut, koordinasi ini menjadi peluang penting untuk memperkuat kapasitas pengawasan Indonesia,” ujar Jon.

Dalam pertemuan ini, selain berpartisipasi dalam pembahasan forum utama, Ketua Delegasi Indonesia Jon Kenedi juga melakukan koordinasi lebih lanjut dengan beberapa negara anggota, khususnya dengan China, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura.

Lebih lanjut, Jon menyampaikan bahwa Indonesia berharap dapat menjalin kerja sama pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengawasan pelabuhan dengan negara-negara, seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan China. Keempat negara ini merupakan negara yang kerap dikunjungi oleh kapal kapal berbendera Indonesia.

Melalui pertukaran informasi mengenai Port State Control (PSC), Indonesia berharap dapat memberikan dampak positif bagi kapal kapal Indonesia yang berlayar di negara-negara tersebut.

Salah satu manfaat utama yang diharapkan dari kerja sama ini menurut Jon adalah peningkatan jumlah petugas PSC di Indonesia. Negara-negara yang telah berpengalaman, seperti Jepang dan Korea Selatan, dapat membantu Indonesia dalam menyediakan pelatihan teknis dan profesional untuk petugas PSC Indonesia.

“Selain itu, melalui pembelajaran bersama dan peningkatan kapasitas, Indonesia dapat mempercepat proses sertifikasi petugas dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai dalam melakukan inspeksi kapal secara lebih efisien dan efektif,” kata Jon pula.

Komite Pengawasan Negara Pelabuhan dihadiri perwakilan dari 22 negara anggota serta sejumlah negara dan organisasi observer, pertemuan ini juga memperlihatkan komitmen bersama untuk mengatasi tantangan keselamatan pelayaran di kawasan.

Adapun pertemuan ini dihadiri oleh delegasi dari 22 negara anggota PSC Asia Pasifik, yaitu Australia, Kanada, Chili, Tiongkok, Fiji, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Republik Korea, Malaysia, Kepulauan Marshall, Meksiko, Selandia Baru, Panama, Papua Nugini, Peru, Filipina, Federasi Rusia, Singapura, Thailand, Vanuatu, dan Vietnam.

Selain negara-negara anggota, pertemuan ini juga dihadiri oleh negara-negara observer, seperti Kamboja, Republik Demokratik Rakyat Korea, Makau, Samoa, Kepulauan Solomon, Kerajaan Tonga, serta United States Coast Guard. Beberapa organisasi internasional, seperti Indian Ocean MOU, Mediterranean MOU, dan Paris MOU, juga turut hadir sebagai observer.
Baca juga: Indonesia paparkan perlunya keamanan pelabuhan-pelayaran internasional
Baca juga: Kemenhub pastikan uji petik untuk jamin keselamatan