Kemendagri minta pemda fokus pada HET-potensi harga yang bergejolak

Jakarta (ANTARA) - Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah (pemda) fokus pada pengendalian harga eceran tertinggi (HET) sebagai langkah strategis mengendalikan inflasi.

Menurutnya, HET harus dikontrol secara optimal untuk menghindari fluktuasi harga yang terjadi dari minggu ke minggu.

"Nah, bagaimana ini bisa mengatasinya supaya kita tidak dari minggu ke minggu tidak ada perubahan," kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Dia juga mengingatkan pemda agar terus memantau harga-harga yang berpotensi bergejolak. Dengan langkah tersebut, pemda dapat merespons secara cepat terhadap fluktuasi harga yang signifikan pada barang-barang kebutuhan pokok.

Berdasarkan laporan dari Perum Bulog, pemerintah mencatat masih adanya peluang komoditas seperti gabah di beberapa wilayah yang harganya bisa di bawah harga acuan.

Penyerapan gabah di wilayah-wilayah tersebut diharapkan mampu menambah cadangan beras di Bulog, yang nantinya dapat digunakan untuk mengintervensi harga beras agar di tingkat konsumen tetap stabil.

Selain itu, harga bawang merah menunjukkan tren peningkatan meskipun masih dalam batas harga acuan. Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap harga gula yang dilaporkan meningkat di beberapa daerah.

Selain itu, dirinya meminta agar pada pertemuan minggu berikutnya, dapat disampaikan laporan perkembangan terkait hasil intervensi, termasuk penurunan harga beras dan dampaknya terhadap cadangan pangan nasional.

"Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa menyampaikan kembali laporan update terkait dengan upaya mengendalikan harga beras di tingkat konsumen," katanya.

Sebagai informasi, kenaikan inflasi secara year to date (Januari-Oktober 2024) sebesar 0,82 persen.

Adapun komoditas seperti rokok kretek mesin, emas perhiasan, kopi bubuk, daging ayam ras, ikan segar, beras, dan bawang merah kerap memberikan andil inflasi terbesar pada rentang Januari-Oktober 2024.

Sebaliknya, komoditas seperti tomat, cabai merah, telur ayam ras, dan cabai rawit kerap memberikan andil deflasi pada periode yang sama.

Dalam kesempatan itu, dibeberkan juga 10 provinsi dengan inflasi terendah, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Selatan, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat.

Sedangkan 10 provinsi dengan inflasi tertinggi yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Bali, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Kalimantan Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.
Baca juga: Mendagri minta pemda jaga stabilitas inflasi jelang Pilkada 2024
Baca juga: BSKDN ajak pemda jadikan inovasi landasan utama pembangunan
Baca juga: Mendagri: Inflasi berbanding lurus dengan situasi politik dan keamanan