Ini menyebabkan terjadinya transisi epidemiologi, yaitu penyebab kematian penyakit tidak menular yang sekarang hampir 70 persen.Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencermati berbagai tantangan terkait persoalan kesehatan di Indonesia.
Pertama adalah transisi demografi yang menyebabkan jumlah penduduk dewasa dan lansia meningkat di tengah perilaku masyarakat yang tidak sehat.
“Ini menyebabkan terjadinya transisi epidemiologi, yaitu penyebab kematian penyakit tidak menular yang sekarang hampir 70 persen (dari total seluruh kematian skala global). Sebagian besar penyakit karena stroke, jantung, dan diabetes. Kalau dulu penyakit karena penyakit menular seperti diare dan kolera. Sekarang, hampir semua karena penyakit-penyakit tidak menular,” ujar Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian PPN/Bappenas Pungkas Bahjuri Ali dalam Peluncuran Buku Tabel Morbiditas Penduduk Indonesia dan Seminar Capaian Cakupan Kesehatan Semesta, di Gedung Bappenas, Jakarta, Senin.
Kedua, katanya lagi, ialah meningkatkan investasi pelayanan kesehatan primer, seperti di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), pos kesehatan desa (poskesdes), dan pos pelayanan terpadu (posyandu).
Kendati terdapat rumah sakit di seluruh kabupaten/kota, tetapi sebanyak apa pun institusi kesehatan tersebut didirikan, takkan mampu menjaga orang sakit sebanyak-banyaknya. Karena itu, diperlukan investasi pelayanan kesehatan primer dan ini sudah tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Selanjutnya, kata dia pula, adalah keberlanjutan pembiayaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, mengingat ada ancaman defisit anggaran apabila tak ada penyempurnaan dari sisi pemasukan, iuran premi, efisiensi dan efektivitas pengelolaan, serta pengelolaan sistem jaminan kesehatan.
Di sisi lain, capaian baik dari sektor kesehatan Indonesia dapat dilihat dari penurunan tingkat kematian ibu dan anak. Selain itu, kepesertaan BPJS Kesehatan melalui program JKN telah mencapai sebanyak 277 juta jiwa atau 98,19 persen dari total penduduk Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan per 30 September 2024.
Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) juga mencatatkan adanya korelasi positif antara penerapan program JKN dengan penurunan tingkat kemiskinan dan mengungkit pertumbuhan ekonomi.
Melalui program JKN, seluruh penduduk diwajibkan menjadi peserta BPJS Kesehatan yang menjamin seluruh pelayanan kesehatan
Capaian baik lainnya berasal dari capaian progresif Indonesia dalam hal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) yang sebesar 62,5 persen dari 222 indikator SDGs on track.
Angka itu lebih baik dibandingkan rata-rata negara di tingkat global sebesar 17 persen dari target TPB/SDGs yang on track, dengan perkiraan seluruh target TPB/SDGs akan tercapai 32 tahun lagi apabila tak ada upaya transformasi untuk mempercepat pencapaian target-target tersebut.
Kesehatan merupakan salah satu target dari TPB/SDGs yang bertujuan memastikan setiap penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan. Salah satu target yang dikejar adalah seluruh penduduk mendapatkan segala jenis dan akses pelayanan tanpa hambatan biaya (Universal Health Coverage/UHC).
“Saya kira itu capaian yang sangat baik dan salah satunya adalah JKN, tapi sekali lagi kita harus melihat apa tantangan dari JKN untuk mendukung Sustainable Development Goals,” kata Pungkas.
Kementerian PPN/Bappenas bersama BPJS Kesehatan meluncurkan Buku Tabel Morbiditas Indonesia dan melakukan penandatanganan kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU).
Ruang lingkup kerja sama MoU ini terdiri dari pertukaran dan pemanfaatan data/informasi, kajian dan penelitian terkait JKN untuk penyusunan rekomendasi kebijakan pembangunan dan TPB/SDGs, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan analisis data program JKN, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian TPB/SDGs dan pembangunan nasional.
“MoU ini saya kira sangat baik, karena di dalamnya berisi mengenai pemanfaatan data, peningkatan kapasitas dan pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan data di BPJS maupun di Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi). Ke depan, big data ini sangat penting dan menjadi salah satu bagian dari perencanaan kita,” ujarnya lagi.
Buku "Tabel Morbiditas Penduduk Indonesia Volume 1” memuat perbandingan tingkat beban penyakit di Indonesia atau morbiditas dari sumber lain, yaitu dari Institute for Health Metrics and Evaluation, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), dan Survei Kesehatan Indonesia 2023 dari Kementerian Kesehatan.
Data morbiditas dalam buku ini berfungsi sebagai referensi statistik, alat perencanaan layanan kesehatan, serta estimasi kebutuhan finansial program JKN dalam jangka menengah dan panjang.
Baca juga: Kemenkes gelar APRFHE galang kolaborasi atasi isu kesehatan-lingkungan
Baca juga: DPR RI: UU Kesehatan diharap mampu jawab tantangan di daerah
Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
