Pemerintah dukung kelanjutan inpres jalan daerah

Bangli, Bali (ANTARA) - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dan Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen melanjutkan program inpres jalan daerah (IJD) untuk mendukung aksesibilitas dan perekonomian masyarakat.

“Mudah-mudahan program inpres jalan daerah semacam ini bisa kami lanjutkan,” kata Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infra) Agus Harimukti Yudhoyono di sela meninjau penyelesaian program IJD di Desa Adat Langgahan, Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, Senin.

Ia menyebutkan kehadirannya di salah satu desa penerima IJD itu untuk memastikan program tersebut berjalan baik.

Menurut dia, program IJD tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah baik jajaran pemerintah provinsi dan juga kabupaten/kota.

Program IJD tersebut memperbaiki kondisi jalan raya di antaranya aspek lebar jalan misalnya dari yang sebelumnya 3,5 meter menjadi lima meter dengan ketebalan aspal mencapai 11 centimeter.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menambahkan program jalan inpres daerah rencananya dilanjutkan pada 2025.

“Insya Allah ada (program IJD) cuma memang lagi didetailkan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Menko Infra dan Menteri PU juga menyerap aspirasi dari warga Desa Adat Langgahan dan desa lain di luar Kabupaten Bangli yang menjadi penerima program IJD dan merasakan dampak langsung perbaikan jalan tersebut.

Manfaat itu mulai dari memudahkan jalur logistik dan mobilitas masyarakat serta mendukung konektivitas jalan dari desa menuju wilayah kecamatan hingga kabupaten.

“Sebelumnya jarak tempuh dari desa ke kecamatan itu 45 menit, saat ini setelah diperbaiki IJD menjadi 15 menit,” kata perwakilan warga Desa Langgahan, Komang Dankayana.

Sedangkan warga lain dari penerima manfaat IJD di Desa Mayong, Kabupaten Buleleng, Wayan Balik mengapresiasi program pemerintah yang membangun IJD dan mengharapkan perbaikan jalan itu dapat dilanjutkan karena masih ada jalan di desanya yang belum terhubung akses yang baik.

“Saya harapkan juga masih ada belum tersambung ke desa perbatasan di Desa Kayuputih itu kurang lebih 2,5 kilometer,” katanya.

Sementara itu, Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU Nyoman Suaryana menambahkan anggaran untuk IJD tahun 2023 mencapai Rp14,6 triliun di seluruh Indonesia.

Dari jumlah itu, realisasi IJD di Provinsi Bali yang dilaksanakan atas usulan pemerintah daerah mencapai delapan ruas jalan sepanjang total 34,4 kilometer dengan total biaya mencapai Rp106,4 miliar tersebar di Kabupaten Bangli, Tabanan, Karangasem, dan Buleleng.

Sedangkan untuk tahun 2024, lanjut dia, anggaran IJD di seluruh Indonesia dilakukan penyesuaian menjadi total Rp900 miliar, sebanyak Rp16,6 miliar di antaranya dialokasikan untuk satu proyek pembangunan IJD di Bali yakni di Desa Trunyan, Kabupaten Bangli sepanjang empat kilometer yang pengerjaannya ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan 24 ruas inpres jalan daerah di Provinsi Aceh
Baca juga: Kemen PUPR sebut NTT salah satu provinsi terbanyak dapat program IJD
Baca juga: Menko AHY mitigasi risiko hambat pembangunan infrastruktur