ICEL: Indonesia dalam program mitigasi harus keluar dari energi fosil

Ini termasuk dengan tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang memperpanjang energi fosil, seperti pembangkit co-firing, produksi bioenergi skala besar dan carbon-capture storage.

Jakarta (ANTARA) - Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) meniai Pemerintah Indonesia dalam negosiasi program kerja mitigasi dan transisi berkeadilan harus komitmen bersama keluar dari energi fosil, melindungi ekosistem dan mempercepat pengembangan energi terbarukan.

“Ini termasuk dengan tidak menggunakan sumber energi dan teknologi yang memperpanjang energi fosil, seperti pembangkit co-firing, produksi bioenergi skala besar dan carbon-capture storage atau CCS,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Divisi Tata Kelola Lingkungan dan Keadilan Iklim Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Syaharani dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Syaharani yang ikut Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa COP29 di Baku, Azerbaijan, berpendapat menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius hanya dapat dilakukan melalui komitmen tegas untuk menghentikan penggunaan energi fosil dan melindungi ekosistem.

Direktur Eksekutif Yayasan Pikul yang juga lead Aliansi Rakyat untuk Keadilan Iklim (ARUKI) Torry Kuswardono mengatakan paling tidak ada lima hal yang harus menjadi fokus delegasi Indonesia.

Pertama, pemerintah harus berani berkomitmen dan memimpin agenda pembangunan dan ekonomi yang sejalan dengan target 1,5 derajat Celsius. Kedua, pemerintah harus tegas menyatakan komitmen perlindungan dan pemulihan ekosistem sebagai unsur kunci demi menunjang adaptasi.

Ketiga, Indonesia harus mampu menekan negara-negara maju memenuhi janji target pendanaan iklimnya, termasuk meningkatkan pendanaan hibah untuk mitigasi, adaptasi, dan kehilangan dan kerusakan.

Keempat, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto harus mampu mendorong agenda redistribusi kekayaan dan akses terhadap sumber daya demi keadilan yang menjadi syarat ketahanan iklim rakyat.

Kelima, pemerintah harus melindungi kelompok rentan dan memastikan keterlibatan bermakna dari masyarakat. Hal ini termasuk melibatkan perempuan, orang muda, masyarakat adat, petani gurem, nelayan kecil dan tradisional, buruh, kelompok disabilitas, dan masyarakat rentan lain dalam mitigasi dan adaptasi.

COP29 resmi dimulai pada Senin, 11 November 2024. Pemerintah Indonesia, mengirimkan delegasi lebih dari 500 orang di bawah pimpinan Hashim S Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo. Hashim bertindak sebagai Utusan Khusus Energi dan Lingkungan Hidup.

Selain melanjutkan komitmen mengatasi perubahan iklim sejak era Presiden Joko Widodo, ia akan menawarkan konsep perdagangan karbon melalui mekanisme carbon-capture storage dan upaya reboisasi di tengah-tengah isu food estate.
Baca juga: RI pastikan jadi pemain penting pada COP-29 demi dunia lebih hijau
Baca juga: Hashim Djojohadikusumo resmikan Paviliun Indonesia di COP29