Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi mengatakan upaya yang dilakukan Pemprov DKI termasuk meningkatkan kapasitas sungai dan saluran drainase (sistem saluran yang berfungsi untuk mengalirkan air berlebih dari suatu kawasan) melalui pengurasan dan pengerukan sedimen.
“(Pemprov DKI) Berkomitmen melaksanakan penyelesaian pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi dampak banjir rob (banjir akibat kenaikan muka air laut) di wilayah pesisir," katanya dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin.
Di samping itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta juga melakukan normalisasi sungai untuk peningkatan kapasitas melalui pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
Baca juga: Waspadai diare dan leptospirosis saat banjir
Pemprov DKI pun melakukan koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat terkait dengan penentuan segmen sungai yang akan dinormalisasi.
Selain itu, dilakukan juga pembangunan waduk atau situ di berbagai lokasi potensial yang berfungsi sebagai pengendali banjir dan sumber air baku untuk air bersih. Salah satunya adalah Situ Babakan yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air bersih dan pipa distribusi untuk masyarakat sekitar.
Dalam Rapat Paripurna DPRD tersebut, beberapa fraksi seperti Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat-Perindo dan Fraksi PSI menyampaikan pertanyaan terkait penanggulangan banjir di Jakarta.
Baca juga: Pemkot Jakpus sudah geser TPS yang rawan banjir ke area aman
Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan komitmen anggaran pada program ketahanan bencana yang dinilai belum optimal.
"Sementara wilayah Jakarta sangat rentan terhadap bencana banjir, karena menurut catatan kami masih terdapat setidaknya 300 RW yang terdampak banjir setiap tahunnya sejak tahun 2019," kata anggota Fraksi PDIP Chicha Koeswoyo.
Kendati demikian, Chicha juga menyampaikan bahwa Fraksi PDIP mendukung program penyediaan rumah pompa di titik-titik rawan banjir dan diteruskannya program normalisasi sungai.
Menurut dia, hal ini bisa diwujudkan dengan dialokasikannya anggaran yang memadai dan prioritas. Yang jelas proyek infrastruktur anti banjir sangat diperlukan.
Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
