"Ini sebuah keuntungan bagi negeri ini bagaimana menggabungkan kebudayaan ke dalam pembangunan merupakan cara untuk membentuk dan melestarikan identitas Indonesia sebagai bangsa dan kebudayaan yang kaya," kata Tri Nuke Pudjiastuti dalam diskusi daring Forum Diskusi Budaya Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN diikuti dari Jakarta, Senin.
Dalam diskusi yang membahas wacana "antropologisasi pembangunan" itu, dia menekankan bahwa kebudayaan perlu dilihat sebagai suatu aspek penting yang berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Aspek tersebut tidak kalah penting dengan upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang terus diupayakan.
Tetapi sering dilupakan, kata peneliti di Peneliti Pusat Riset Politik BRIN itu, bahwa penting meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk terkait adat dan kebiasaan untuk mewujudkan pembangunan inklusif di Indonesia.
Beberapa aspek yang harus diperhatikan termasuk partisipasi dan emansipasi dari masyarakat secara lokal, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia.
"Ini yang sering kali dilupakan bagaimana memahami kebudayaan lokal merupakan suatu yang hidup dan dia bergerak untuk mengembangkan dirinya," tuturnya.
Aspek tersebut perlu menjadi perhatian dalam pembuatan kebijakan, katanya, mengingat pengetahuan, praktik dan kearifan lokal masih belum diakomodasi secara optimal dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai saat ini.
"Pembangunan inklusif ini harus dimaknai sebagai pemerintah berperan aktif dalam membangun kebijakan non-diskriminatif. Artinya apa? Melindungi, mengelola, memberikan arah strategi untuk memanfaatkan kebudayaan sebagai aset pembangunan nasional berdasarkan partisipasi masyarakat lokal," demikian Tri Nuke Pudjiastuti.
Baca juga: Posmodernisme, identitas bangsa, dan arah pembangunan
Baca juga: Penguatan rempah sebagai jati diri bangsa untuk pengakuan global
Baca juga: Komisi X DPR: Pemulangan 288 artefak wujud restorasi identitas bangsa
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
