Dukungan kelembagaan
Korupsi sudah menjadi musuh bersama rakyat Indonesia. Korupsi terbukti mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, timpangnya pendapatan, dan menurunnya tingkat kebahagiaan masyarakat.
Prabowo Subianto berbicara dengan lantang berani melawan korupsi melalui berbagai strategi, di antaranya perbaikan sistem yang terdigitalisasi dan mengedepankan penegakan hukum yang tegas.
Ini merupakan bentuk komitmen dari seorang Presiden yang menjadikan pemberantasan korupsi sebagai salah satu prioritas utama seperti yang termaktub dalam Astacita Prabowo-Gibran butir ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan serta pemberantasan korupsi dan narkoba.
Melalui revisi UU Kementerian Negara, Presiden Prabowo merombak struktur dan nomenklatur kabinet dengan membentuk kementerian dan badan baru.
Sempat ada kekhawatiran soal membesarnya postur kabinet, namun di sisi lain bisa menjadi kesempatan emas bagi Prabowo untuk memaksimalkan kabinet atau kelembagaan dalam melawan korupsi.
Pemerintahan Prabowo sudah mulai bekerja, salah satunya dengan memprioritaskan agenda melawan korupsi.
Tidak hanya dalam kabinet, Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra juga harus memperkuat komitmen antara partai koalisi pendukungnya dalam memberantas tindak korupsi.
Selanjutnya Prabowo sebagai Presiden, juga harus menunjukkan ketegasannya dalam menggunakan alat hukum seperti KPK, Polri, Kejaksaan Agung, hingga pengadilan untuk menyudahi praktis korupsi di negeri ini.
Proses hukum harus berjalan tanpa diintervensi. Dengan sikap yang independen dan tegak lurus akan pemberantasan korupsi itu, Prabowo dan para menterinya akan membangun pemerintahan yang kuat dan transparan.
Problematika kinerja pemerintahan sebelum-sebelumnya bisa menjadi pembelajaran, yang ditandai maraknya pemborosan sumber daya dan keleluasaan korupsi.
Telah membuka mata bersama bahwa kapasitas birokrasi negara ini dalam posisi mengkhawatirkan. Pada titik ini revisi kelembagaan yang dilakukan Prabowo menjadi relevan.
Kini, tantangan utama Prabowo dengan kabinet besarnya adalah koordinasi dan efisiensi. Tak ada satu aspek pun dalam pembangunan, termasuk seluruh janji Astacita, yang berdiri sendiri.
Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan hanya tanggung jawab Badan Gizi. Program tersebut juga portofolio kementerian atau badan yang mengurus sektor pendidikan, kesehatan, UMKM, koperasi, dan seterusnya.
Selain memastikan kabinet bisa langsung operasional, banyaknya kementerian/badan yang baru dibentuk dan dirombak, menuntut kejelasan serta efektivitas penanganan program prioritas, salah satunya soal korupsi.
Korupsi terjadi salah satunya karena tiadanya akuntabilitas. Oleh karena itu, semua kerja Pemerintah harus dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan atau kegagalan mencapai target pembangunan menjadi indikator akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
Presiden Prabowo perlu melibatkan KPK dan BPKP bersama lembaga kepresidenan dalam merencanakan, mengawasi implementasi, hingga mengevaluasi capaian pembangunan, guna memastikan sumber daya tak dikorupsi, dan Pemerintah tak bekerja setengah hati.
Prabowo akan langsung terjun sendiri memimpin pemberantasan korupsi. Bangsa ini tak punya banyak waktu dalam melawan korupsi, karena itu butuh kekuatan tekad dan niat.
Keberhasilan pemerintahan dan kepemimpinan Prabowo akan dilihat dari kemampuan memenuhi janji politiknya untuk menyejahterakan rakyat dan memperbaiki kinerja pemerintahan.
Momentum Prabowo sudah tiba. Ada ruang baginya membentuk masa depan negeri dengan memastikan kemakmuran, stabilitas, dan keadilan bagi rakyat, melalui reformasi kementerian dan lembaga yang bermakna, membentuk sinergi melawan korupsi.
*) Penulis adalah Dosen UCIC, Cirebon
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
