Kemendes hadirkan platform P2KTD, permudah desa belanja pembangunan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memudahkan desa dalam melakukan belanja untuk pembangunan dengan menghadirkan platform Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD).

"Platform P2KTD mempermudah desa untuk mengetahui dan memperluas adanya penyedia jasa dalam pelayanan pembangunan desa, membantu desa dalam mempertemukan penyedia jasa yang lebih profesional dan transparan," kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDT Luthfiyah Nurlaela saat membacakan laporan kegiatan dalam acara Peluncuran Platform P2KTD, seperti diikuti melalui kanal YouTube Kemendes PDT di Jakarta, Senin.

Ia juga menyampaikan P2KTD adalah lembaga yang memiliki keahlian teknis yang diidentifikasi, diverifikasi, dan didaftarkan, oleh Kemendes PDT sebagai penyedia layanan dasar teknis kepada desa-desa dalam rangka peningkatan kualitas belanja desa.

Baca juga: Optimisme menggapai Indonesia Emas 2045 lewat membangun desa

Sementara itu, kata dia, platform P2KTD dihadirkan Kemendes PDT untuk lebih mendorong partisipasi penyedia jasa masuk dalam platform yang akan diakses oleh desa-desa di Tanah Air itu.

Sebelumnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto optimistis desa dapat berpartisipasi dan menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui keberadaan platform P2KTD.

Dia meyakini layanan teknis yang disediakan oleh P2KTD itu dapat pula membawa desa-desa menjadi ujung tombak percepatan peningkatan gizi dan pengentasan stunting, sekaligus mendukung capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Baca juga: Mendes optimis P2KTD bantu desa sukses ikut program makan gratis

Hal tersebut dia sampaikan saat menghadiri pembukaan acara Pelatihan Tim Verifikasi P2KTD pada Minggu (27/10). Diketahui, P2KTD juga akan bertugas memfasilitasi desa untuk memberdayakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan BUMDes Bersama dalam penyediaan bahan pangan lokal yang sehat dan bergizi.

Hal itu, kata Yandri, sejalan pula dengan alokasi anggaran Rp71 triliun pada tahap awal Program MBG dan memastikan bahwa desa dapat berpartisipasi aktif dalam distribusi pangan bergizi serta menciptakan nilai tambah bagi ekonomi lokal.

Baca juga: Makan Bergizi Gratis peluang besar gerakkan ekonomi desa