Jakarta (ANTARA News) - Fraksi PAN DPR RI menegaskan tidak akan ikut-ikutan terkait hak angket dan interpelasi beras impor yang akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (17/10).Penegasan disampaikan Ketua Fraksi PAN DPR RI Zulkifli Hasan didampingi Sekretaris Fraksi PAN Mohammad Yasin Kara dan Rizal Djalil di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin terkait sikap fraksinya soal beras impor. Fraksi PAN DPR lebih mengiginkan adanya solusi kebijakan pangan nasional. "Sikap final Fraksi PAN akan diputuskan melalui rapat internal fraksi. Sekarang anggota masih boleh berbeda pendapat, tapi kalau sudah diputuskan, maka semuanya harus tunduk," katanya. Ketika ditanya apakah anggota yang `mbalelo` terhadap keputusan fraksi akan kena sanksi, Zulkifli, mengatakan hasil rapat yang sudah mengikat harus dipatuhi semua anggota. "Kalau debat di dalam rapat, silahkan saja, tapi kalau sudah disepakati, semuanya harus taat asas," katanya. Zulkifli juga meminta pemerintah jujur dalam menerapkan kebijakan swasembada beras yang ditargetkan 2008, swasembada gula tahun 2007 dan bukan selalu tergantung pada impor beras. Dia mengungkapkan, ada kabar gembira dimana pemerintah mau membagikan bibit padi unggul kepada ribuan petani Sehingga bisa mendorong produktivitas petani. Semula petani hanya bisa memproduksi enam ton/ha diharapkan bisa menjadi 12 ton/ha. Namun dirinya mengkritik pemerintah, kalau bibit padi unggul yang akan diberikan kepada petani itu ternyata bibit padi impor dari Cina dan India. "Ini `kan sama saja dengan impor, karena kita akan selamanya tetap bergantung pada impor. Seperti yang terjadi pada jagung, sekarang ini kita tergantung pada bibit jagung impor. Padahal Deptan memiliki Balai Penelitian Bibit Unggul," kata Zulkifli.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2006
