"Dukungan kuat pemerintahan baru Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi menjadi momentum untuk mengungkap kasus-kasus besar tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan narkotika/psikotropika," ujar Ketua LPSK Achmadi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Sabtu.
Menurut Achmadi, kasus korupsi dan peredaran narkotika merupakan tindak kejahatan yang terorganisasi dan sistematis. Kondisi itu memaksa pemerintah melakukan penanganan khusus untuk mengungkap kasus-kasus tersebut.
Salah satu penanganan khusus yang harus diterapkan adalah menggali bukti dan informasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.
Proses penggalian informasi tersebut bisa terjadi jika korban, pelaku, dan pelapor mendapatkan perlindungan dari pihak berwajib.
Baca juga: LPSK apresiasi putusan kasasi terhadap Ronald Tannur
Di ranah itulah LPSK bertugas memberikan perlindungan kepada saksi ataupun pelapor demi mendukung proses penyelidikan penegak hukum.
"Termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri. Sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak mendapatkan perlindungan LPSK," kata Achmadi.
Walau demikian, Achmadi mengakui LPSK tidak terlalu banyak menerima permintaan perlindungan saksi ataupun korban kasus korupsi dan peredaran narkotika.
Baca juga: LPSK tindak lanjuti permohonan perlindungan korban kekerasan seksual
Berdasarkan data LPSK, dari awal Januari hingga Oktober 2024, tercatat ada 63 permohonan dari kasus tindak pidana korupsi dan 17 permohonan dari kasus narkotika.
Walau demikian, Achmadi beserta jajaran LPSK tetap berupaya mendukung pemerintah dalam mengungkap seluruh kasus korupsi dan peredaran narkoba.
"LPSK siap mendukung penegakan hukum dengan melindungi saksi maupun saksi pelaku yang bekerjasama, pelapor untuk pengungkapan kasus kejahatan yang terorganisasi, seperti dalam perkara korupsi dan narkotika, psikotropika, dan atau tindak pidana tertentu sesuai kewenangan LPSK," jelas Achmadi.
Baca juga: LPSK ajak elemen bangsa cegah tindakan ekstrimisme berbasis kekerasan
Baca juga: LPSK nilai berubahnya mitra di DPR tak pengaruhi peran di peradilan
Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
