"Kami melihat memang, masalah kita (NTB) sekarang terjadi kekurangan air bersih dan air irigasi. Mau tidak mau yang paling mendesak kita lakukan adalah penghijauan dan reboisasi kembali,” kata calon gubernur nomor urut 3, Lalu Muhammad Iqbal dalam pernyataan di Mataram, Sabtu.
Baca juga: Pemprov NTB terima penghargaan pengelolaan lingkungan dari KLHK
Iqbal menyoroti program reboisasi atau penghijauan kembali yang dijalankan oleh gubernur dan wakil gubernur sebelumnya. Meski program itu menargetkan 128 ribu hektare tutupan lahan baru, namun deforestasi hutan di NTB mencapai hampir 50 persen dari target tersebut.
Dia menekankan bahwa penanganan reboisasi membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penghijauan.
Dinda selaku calon wakil gubernur pasangan calon nomor urut 3 menambahkan bahwa isu lingkungan masuk dalam 10 program unggulan bila nanti terpilih sebagai kepala daerah.
Pemanfaatan lahan bagi petani jagung di daerah dengan tingkat kemiringan tertentu menjadi prioritas, sehingga fungsi hutan tetap terjaga dan tidak mudah dialihfungsikan.
Sementara itu, calon wakil gubernur dari pasangan nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalilah mengatakan bahwa persoalan alih fungsi hutan tidak bisa mengandalkan pemerintah di provinsi saja.
“Persoalan merambah hutan itu harus betul-betul komitmen yang tinggi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota dengan pihak-pihak terkait,” ujarnya.
Terkait program emisi nol bersih, Rohmi menjelaskan bahwa NTB telah menjadi percontohan di Indonesia untuk mencapai target nol emisi bersih global pada tahun 2050. Rencana penurunan emisi gas rumah kaca di NTB bahkan berada di garis depan, didukung oleh kerja sama dengan pemerintah Swedia.
Baca juga: LHK NTB: Banjir Kabupaten Sumbawa akibat curah hujan tinggi
Baca juga: NTB raih penghargaan provinsi berindeks kualitas lingkungan terbaik
Menanggapi jawaban tersebut, calon wakil gubernur nomor urut 2, Suhaili Fadhil Thohir menilai bahwa jawaban dari pasangan nomor urut 1 kurang fokus dan terlalu luas.
Ia berpendapat bahwa program penghijauan pemerintah sudah lama dijalankan dan sering dilakukan serta membutuhkan biaya besar, namun hasilnya belum memadai.
Menurutnya, hal utama yang perlu dilakukan adalah membangun keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama dengan menggerakkan para tokoh masyarakat dan alim ulama untuk mendukung program ini.
“Melalui seluruh elemen yang ada, seluruh tokoh masyarakat, para alim ulama kami gerakkan semua,” pungkas Suhaili.
Pewarta: Sugiharto Purnama dan Nurmita
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
