Jokowi diharapkan tingkatkan daya saing Indonesia

Yogyakarta (ANTARA News) - Presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla diharapkan meningkatkan daya saing Bangsa Indonesia di dunia internasional, kata pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Achmad Nurmandi.

"Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan kemampuan ekonomi negara dan politik luar negeri yang aktif berperan sebagai negara Muslim terbesar di dunia," katanya di Yogyakarta, Rabu.

Menurut dia, Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) juga diharapkan memperkuat pemerintahan dengan tujuan organisasi pemerintah pusat dan daerah dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.

"Hal itu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya," kata Direktur Jusuf Kalla School of Government (JKSG) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.

Ia mengatakan secara empiris revolusi kelembagaan untuk menghasilkan pemerintahan yang kuat dan efektif ada pada dua level yakni level pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pada level pemerintah pusat kendali partai politik pada kementerian membawa tantangan tersendiri yang tidak ringan bagi Jokowi.

"Pelajaran dari kabinet sekarang menunjukkan bahwa perilaku predator politisi pada kementerian yang dikendalikannya akan sulit untuk menghasilkan pemerintahan yang efektif,".

Untuk memperkuat pemerintahan, kata dia, kepemimpinan presiden dan ketelitian dalam memilih menteri akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pemerintahan lima tahun ke depan.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK harus meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik sehingga merata di seluruh Tanah Air terutama di luar Jawa dan Indonesia timur khususnya daerah perbatasan.

Keberadaan kementerian daerah tertinggal selama ini terbukti lebih banyak simbolik, dan tidak banyak memecahkan masalah kesenjangan infrastruktur antara bagian barat dan timur dan daerah perbatasan.

Ia mengatakan kekuatan seorang presiden adalah seberapa jauh dia dapat mengalokasikan dana negara untuk membangun infrastruktur di daerah perbatasan dan Indonesia timur secara adil.

"Pemerintahan Jokowi-JK juga harus menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sebagaimana amanat para pendiri negara dengan menyerap keberagaman dalam praktik pemerintahan," katanya.

(B015/M008)