“Kami ada tim bareng ya sama beberapa instansi, Kemkomdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital), dan seterusnya, yaitu untuk antisipasi hoaks,” kata Afif di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat.
Ia juga mengatakan bahwa pihaknya bekerja sama dengan organisasi nonpemerintah seperti Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) untuk memastikan tidak ada beredar informasi yang dapat memperkeruh situasi.
“Ya intinya semua pihak harus berperan lah, sama-sama menjaga situasi yang kondusif,” ujarnya.
Selain hoaks, dia juga mengatakan bahwa KPU RI mengantisipasi terjadinya polarisasi yang menggunakan isu-isu berbahaya selama Pilkada 2024.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa berita hoaks atau misinformasi di media sosial menjadi ancaman tertinggi dalam Pilkada 2024.
Dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024, di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11), Kapolri menilai berita hoaks harus menjadi poin penting yang harus diantisipasi karena tidak semua masyarakat bisa membedakan informasi yang benar maupun bohong.
“Ada satu tambahan yang mungkin juga harus rekan-rekan ikuti terkait dengan potensi kerawanan yang terjadi di media sosial, karena saat ini kalau kita ikuti, ada 33 miliar interaksi media sosial yang mana 38 persen isinya positif, 23 persen netral, dan 29 persen negatif,” ujar Kapolri, dilansir dari keterangan resmi.
Baca juga: KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen
Baca juga: KPU sebut 1.556 paslon kepala daerah ikuti Pilkada serentak 2024
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
