Pilkada 2024 di Lampung: Tantangan distribusi logistik ke daerah 3T

Bandarlampung (ANTARA) - Pilkada Serentak 2024 akan segera diselenggarakan pada 27 November 2024 untuk memilih pemimpin pemerintahan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Lampung.

Di Lampung, pemilihan akan dilakukan di 15 kabupaten/kota, termasuk di Kabupaten Pesisir Barat yang terletak di ujung barat provinsi dan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu. Kabupaten Pesisir Barat berjarak sekitar 250 km dari ibukota provinsi Bandarlampung dan berbatasan langsung dengan Provinsi Bengkulu.

Tiga pasangan calon akan bersaing di Pesisir Barat, yaitu Dedi Irawan dan Irawan Topani (diusung oleh PDIP, PKS, dan PPP), Septi Heri Agusnaeni dan Ade Abdul Rochim (Partai Nasdem dan Gerindra), serta Lingga Kusuma dan Erlina (PKB, Golkar, PAN, dan Demokrat).

Di Kabupaten Pesisir Barat terdapat pekon (desa) yang masih tergolong daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T) yakni Pekon Way Haru. Pekon (desa) Way Haru, terletak di Kecamatan Bengkunat.

Desa ini berada di antara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) dan Samudra Hindia serta termasuk desa yang terisolir dan sulit dijangkau.

Akses jalan yang buruk, terbatasnya fasilitas publik seperti listrik dan layanan kesehatan, serta biaya transportasi yang tinggi, menghambat kemajuan ekonomi dan pembangunan di desa Way Haru.

Transportasi ke Way Haru membutuhkan waktu sekitar tujuh jam dengan berjalan kaki dari Bengkunat atau sekitar tiga jam menggunakan ojek.

Dalam kondisi hujan, perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lebih lama. Kondisi jalan yang terjal, berlumpur, dan licin sering kali memaksa warga untuk menginap di perjalanan jika harus melewati jalur pesisir laut.

Desa Way Haru dan tiga desa lainnya yang juga terisolir, Bandar Dalam, Way Tiyas, dan Siring Gading, berpenduduk sekitar 9.000 orang.

Pemerintah Provinsi Lampung selalu berupaya menyelesaikan akses jalan menuju Desa Way Haru, Kabupaten Pesisir Barat, yang terisolir. Pejabat Pemprov Lampung, Qodratul Ikhwan, menjelaskan bahwa desa di wilayah tertinggal, terdepan, dan terpencil (3T) menjadi prioritas untuk peningkatan kesejahteraan.

Namun, pembukaan akses ke Way Haru terkendala karena jalurnya melintasi kawasan konservasi, yang memerlukan izin dari kementerian.

Gerobak sapi dan ojek

Kondisi tersebut juga menjadi tantangan tersendiri bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat terutama saat pendistribusian logistik Pilkada 2024 di wilayah terpencil itu.

KPU Kabupaten Pesisir Barat, sebagai penyelenggara pesta demokrasi di daerah, harus mengatasi hambatan alam untuk mendistribusikan logistik pilkada, seperti surat suara, tinta, maupun kotak suara.

Keseluruhan logistik itu harus disalurkan untuk menjaring suara rakyat hingga ke ujung pelosok Pesisir Barat itu, yang masih terisolir dari dunia luar.

Ketua KPU Kabupaten Pesisir Barat Marlini mengemukakan wilayahnya memiliki daerah terpencil dengan akses jalan yang cukup sulit dan tidak bisa ditempuh menggunakan kendaraan biasa.

"Oleh karena itu, KPU selalu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Polri, TNI dan pemerintah daerah setempat dalam mendistribusikan logistik ke daerah terjauh di kabupaten tersebut," ujarnya.

Empat desa yang masih terisolir di Kecamatan Bengkunat, yakni Way Haru, Bandar Dalam, Way Tiyas dan Siring Gading mempunyai hambatan geografis yang serupa, yaitu akses yang harus melewati gunung, hutan, dan pesisir laut.

"Di wilayah itu terdapat 11 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di empat desa, dengan jumlah pemilih terdaftar mencapai kurang lebih 5.500 orang," jelasnya.

Perlu waktu empat jam untuk mencapai empat desa itu dari pusat Kecamatan Bengkunat, dengan kondisi jalan tanah dan berbatu. Waktu tempuh itu jika musim kemarau, sedangkan di musim hujan bisa lebih lama.

Pada Pemilu 2024 lalu, lanjutnya, proses distribusi logistik menjadi tantangan berat. Saat hujan, kondisi tanah menjadi lembek dan jalan menjadi lebih sulit untuk dilewati. Perjalanan bisa lebih lama, hingga delapan jam.

Karena berpotensi melewati jalan lumpur, maka pendistribusian harus menggunakan kendaraan alternatif, seperti gerobak sapi dan sepeda motor modifikasi dengan melilitkan rantai pada bagian luar ban.

Tidak hanya jalan dengan lumpur yang licin, tim distribusi menghadapi hambatan alam lain yakni melewati bibir pantai dengan ombak besar, sehingga terkadang untuk lewat harus menunggu air laut surut lebih dulu.

Apabila cuaca tidak mendukung, tim distribusi bahkan harus berhenti dan menunggu karena bila memaksakan lewat, ombak bisa menghantam dan menyeret mereka ke tengah laut.

Petugas kawal distribusi logistik

Untuk menjamin distribusi logistik berjalan lancar, KPU bekerja sama dengan TNI, Polri, dan Forkopimda setempat. Pengiriman logistik ke daerah 3T dilakukan pada H-4 pemungutan suara untuk memastikan logistik sampai tepat waktu.

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri, menyoroti pentingnya ketepatan waktu dalam distribusi logistik di daerah 3T, terutama karena waktu tempuh yang lama dan risiko kerusakan logistik selama perjalanan.

Kondisi cuaca yang ekstrem serta minimnya akses sinyal di daerah 3T juga menjadi kendala bagi pengawasan dan pelaporan proses pemilihan.

Dari jumlah itu, terdapat beberapa desa yang secara geografis sulit dijangkau. Kemudian beberapa TPS juga lokasinya hanya bisa ditempuh dengan gerobak sapi atau alat transportasi tradisional yang ditarik dengan hewan ternak sapi atau kerbau.

Selain itu, Marlini menambahkan, distribusi logistik ke TPS reguler lainnya juga tetap melibatkan aparat keamanan, dan logistik pemilu sehari sebelum pemungutan suara sudah harus berada di masing-masing TPS.

Dia juga menginstruksikan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) di wilayah masing-masing harus memastikan semua kebutuhan TPS lengkap.

Distribusi logistik Pilkada di 3T harus tepat waktu

Sementara itu Bawaslu Lampung berharap agar distribusi logistik Pilkada 2024 ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsi ini dapat tepat waktu.

Anggota Bawaslu Lampung, Tamri, menyatakan bahwa distribusi logistik di daerah 3T memerlukan waktu lebih lama dan memiliki tantangan khusus, termasuk risiko kerusakan pada kotak dan surat suara.

KPU diminta menerapkan metode khusus untuk menjaga kualitas logistik hingga tiba di lokasi pemilihan. Cuaca buruk dan akses sinyal yang sulit di wilayah 3T juga berpotensi menghambat laporan dari jajaran panwaslu melalui aplikasi Siwaslu yang membutuhkan sinyal.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di daerah 3T menjadi kendala tambahan. Untuk itu, Bawaslu Lampung akan melakukan pengawasan maksimal di Kabupaten Pesisir Barat, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Barat, dan Mesuji agar seluruh proses berjalan lancar dan logistik tiba sebelum hari pencoblosan.

Target partisipasi pemilih 84 persen

Komisi Pemilihan Umum Peisisi Barat menargetkan partisipasi pemilih pada Pilakada Serentak 2024 sebesar 84 persen.

"Pada Pilkada 2020 lalu, tingkat partisipasi pemilih sekitar 84 persen, ya kami targetkan pada pilkada tahun ini," kata Marlini.

Ia mengatakan tingkat partisipasi pemilih itu tak terlepas dari upaya yang dilakukan KPU Pesisir Barat dan semua pihak terkait lainnya. Ia mengharapkan tingkat partisipasinya meningkat atau sama seperti Pilkada 2020.

Karena itu, lanjutnya, peran serta masyarakat maupun pihak terkait sangat diharapkan dalam meningkatkan partisipasi pemilih di pilkada nanti. "Kami juga berharap ya.. partisipasi pemilih di wilayah 3T juga besar," tambahnya.

KPU Pesisir Barat telah menetapkan sebanyak 293 tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 2024 yang tersebar di 11 kecamatan di wilayah tersebut.

Marlini mengatakan jumlah TPS untuk Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan Pemilu 2024. "Jumlah TPS di Kabupaten Pesisir Barat sebanyak 293, jumlah itu berkurang dari jumlah TPS pada pemilu yang mencapai 490 TPS," ujarnya.

KPU juga menetapkan daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 sebanyak 121.267 orang dengan rincian pemilih laki-laki 62.936 dan perempuan 58.329 orang.

Dengan persiapan yang melibatkan berbagai pihak terkait, baik dari pemerintah maupun aparat keamanan, KPU berharap Pilkada 2024 di Lampung, khususnya di wilayah-wilayah terpencil seperti Kabupaten Pesisir Barat, dapat berjalan lancar dan tepat waktu, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam menentukan pemimpin mereka selama lima tahun ke depan.

Baca juga: KPU pastikan Pilkada Serentak 2024 siap 99 persen
Baca juga: KPU tambah fitur "arithmetic guard" dalam Sirekap untuk Pilkada 2024
Baca juga: Pemerintah rencanakan libur nasional pada Pilkada 27 November 2024