Hingga Oktober 2024, belanja pemerintah pusat capai Rp1.834,5T

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga Oktober 2024, realisasi belanja pemerintah pusat telah mencapai Rp1.834,5 triliun atau mencakup 74,3 persen dari total target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari dua komponen belanja, yakni belanja kementerian/lembaga (K/L) dan belanja non kementerian/lembaga (Non-K/L) yang masing-masing tercatat sebesar Rp933,5 triliun dan Rp901,0 triliun.

“Belanja kementerian lembaganya adalah Rp933,5 triliun, ini 85,6 persen dari pagu APBN. Dan kalau teman-teman ingat bulan lalu ada yang bertanya, apakah menuju akhir tahun akan ada percepatan belanja? Seperti biasa memang iya, dan ini sudah mulai kelihatan akhir Oktober sudah 85,6 persen. Jadi ini akan terus meningkat sampai dengan akhir tahun nanti,” kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat.

Suahasil merinci, belanja K/L sendiri mencakup beberapa komponen lain, yakni belanja pegawai sebesar Rp242,2 triliun yang naik 13,4 persen. Pertumbuhan belanja pegawai digunakan untuk pembayaran gaji tunjangan kinerja (tukin) reguler yang naik 10,9 persen, serta THR dan gaji 13 yang juga naik 33,6 persen.

“(Belanja pegawai) tinggi karena di bulan Januari yang lalu ada kenaikan gaji. Jadi kenaikan gajinya terus, kan angkanya terus berlangsung sehingga secara year on year tiap bulan dibandingkan bulan lalu, termasuk Oktober tahun ini, dibandingkan Oktober tahun lalu ada peningkatan persentase pertumbuhannya,” ujar Suahasil.

Kemudian belanja barang tercatat sudah mencapai Rp351,2 triliun atau 86,7 persen dari pagu. Realisasi ini meningkat untuk pemantapan ketersediaan stabilisasi pasokan dan harga pangan, serta pelaksanaan Pemilu 2024.

Komponen selanjutnya yaitu belanja modal yang mencapai Rp218 triliun dengan pertumbuhan 40 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk belanja bantuan sosial (bansos), pemerintah telah menyalurkan Rp122 triliun, meningkat 4,5 persen dibandingkan tahun lalu. Suahasil menjelaskan, anggaran ini digunakan oleh berbagai kementerian untuk program-program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako, yang masing-masing mendukung 10 juta dan 18,7 juta keluarga penerima manfaat.

Program pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) juga mendapat alokasi besar, dengan dukungan kepada 15,1 juta siswa di bawah Kementerian Pendidikan dan 2,2 juta siswa di bawah Kementerian Agama.

Lebih lanjut, Wamenkeu itu menjelaskan dari segi belanja non-K/L yang mencakup subsidi energi dan non-energi, serta pembayaran kompensasi yang telah mencapai Rp327 triliun atau naik 11,3 persen.

Belanja Subsidi energi sendiri mencapai Rp139,6 triliun yang bertujuan menjaga harga listrik dan BBM agar tetap stabil di tengah ketidakpastian global.

“Untuk BBM kita merealisasikan 13,476 juta kiloliter, ini peningkatan sebesar 1,1 persen. Untuk LPG, tabung LPG 3 kilogram kita telah mengeluarkan 6.131 juta kilogram, peningkatan 1,3 persen dibandingkan tahun lalu. Untuk pelanggan listrik bersubsidi, sekarang tercatat 41,3 juta pelanggan, meningkat 4,3 persen dibandingkan jumlah pelanggan tahun lalu," rincinya.

Selain subsidi energi, pemerintah juga menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga bersubsidi yang mencapai Rp246,6 triliun, naik 21,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan telah didistribusikan kepada 4,3 juta debitur.

"Dan untuk pupuk juga telah disalurkan, direalisasikan 5,9 juta ton pupuk bersubsidi dan ini adalah 13,8 persen lebih tinggi jumlah pupuk yang disalurkan dibandingkan tahun lalu," ucap Suahasil.

Dengan belanja pemerintah yang terus meningkat hingga akhir tahun, Suahasil berharap alokasi anggaran tersebut akan menciptakan dampak positif bagi perekonomian nasional.