Kabupaten Serang (ANTARA) - Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyebut 26 perusahaan terindikasi mencemari Sungai Ciujung, Kabupaten Serang hingga berdampak pada ratusan ribu warga di empat kecamatan.

Empat kecamatan yang terdampak limbah aliran sungai Ciujung, yaitu Tanara, Tirtayasa, Carenang, dan Lebakwangi.

“Paling tidak data awal ini punya 26 perusahaan-perusahaan yang kami indikasi berkontribusi terkait dengan mutu kualitas dari Sungai Ciujung,” ujar dia di Kabupaten Serang, Jumat.

Ia mengatakan data perusahaan yang terindikasi mencemari lingkungan tersebut didapat berdasarkan drone mapping dan citra satelit.

Dari 26 perusahaan yang terindikasi, ia bersama rombongan serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah melakukan sidak terhadap dua pabrik di kawasan Kragilan yang bergerak di bidang pulp dan kertas.

Pihaknya juga menyegel tempat pengolahan limbah ilegal dari dua industri tersebut.


KLH telah menyegel tempat pembuangan limbah seluas 42 hektare, dengan proyeksi dua juta ton di salah satu kawasan pabrik, serta lokasi lainnya dengan sebaran limbah setengah hektare yang berdekatan dengan badan sungai.

Baca juga: Mendes PDT gandeng KLH sejahterakan desa terdampak limbah industri

Hanif memerintahkan dua perusahaan tersebut dilakukan audit lingkungan.

Sebagai langkah penegakan hukum, ia juga menyegel tempat pembuangan limbah tanpa izin di sekitar lingkungan pabrik.

Ia mengatakan tidak menutup kemungkinan perusahaan tersebut terjerat pidana sebagaimana amanat Pasal 98 dan 103 Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).


“Saya rasa langkah-langkah korektif harus kita lakukan bersama untuk memberikan rasa aman terhadap lingkungan seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar dia.

Pihaknya mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten untuk lebih sadar dan mengambil langkah tegas terhadap pencemaran lingkungan.

“Kehadiran kita di lapangan akan menimbulkan kesadaran bahwa pemerintah benar-benar konkret untuk melihat langsung di lapangan. Paling tidak di masa-masa awal saya dan Pak Menteri Desa harus mapping lokasi-lokasi dengan mata sendiri,”ujar dia.


Ia menjelaskan tentang implementasi atas kebijakan yang ditempuh terkait dengan lingkungan.

“Supaya pada saat kami mengambil kebijakan-kebijakan di level atas bisa memahami apakah kebijakan ini bisa diimplementasikan, kemudian risikonya seperti apa itu akan kita pahami dengan jelas,” ujar dia.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024