Golkar siap tidak dalam pemerintahan

Golkar harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan karena Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi, yang demokratis, betul-betul menganut prinsip-prinsip perjuangan rakyat, mandiri, dan sejalan dengan cita-cita reformasi,"

Jakarta (ANTARA News - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tandjung mengatakan, Partai Golkar harus siap seandainya tidak berada dalam pemerintahan, karena partai Golkar saat ini sejalan dengan cita-cita reformasi.

"Golkar harus siap kalau seandainya tidak berada dalam pemerintahan karena Golkar yang sekarang ini Golkar yang era reformasi, yang demokratis, betul-betul menganut prinsip-prinsip perjuangan rakyat, mandiri, dan sejalan dengan cita-cita reformasi," kata Akbar Tandjung di Jakarta, Selasa.

Pernyataan Akbar Tandjung itu dilontarkan saat dimintai tanggapannya atas keputusan capres Prabowo Subianto menarik diri dari proses Pilpres. Menurut Akbar Golkar sejalan dengan keputusan itu.

Menurut Akbar, Golkar juga telah mengirimkan surat kepada pengurus Golkar Tingkat I dan II atas pernyataan Prabowo itu, dan meminta seluruh kader di tingkatan itu mempersiapkan diri untuk mengikuti perkembangan ke depan dan menunggu petunjuk-petunjuk berikutnya dari DPP Golkar.

Atas dasar itu pula lantas Akbar menyebut Golkar harus siap berada di luar pemerintahan.

"Kita kan sebetulnya bukan pemerintahan yang paling utama. Dalam membangun sistem politik, di dalamnya ada berbagai aturan-aturan untuk memperkuat sisi demokrasi itu betul-betul berjalan, antara lain pemilu yang adil, jujur, bersih, tidak terjadi suatu praktik kecurangan, dan itulah yang mesti kita bangun," ujar Akbar.

Akbar menegaskan pihaknya bersama-sama koalisi merah putih memutuskan tidak melanjutkan proses pilpres karena melihat banyak hal-hal laporan yang tidak diakomodasi KPU, sebagaimana telah diadukan dan direkomendasikan oleh Bawaslu.

Saat ditanya soal upaya Golkar memperkuat oposisi di parlemen nantinya, Akbar menyebut koalisi permanen yang telah terbentuk akan terus membangun soliditas.

Dia mengatakan partai dalam koalisi permanen juga harus mampu menjalankan fungsinya antara lain mengontrol setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan.

Pada hari ini Prabowo Subianto menyatakan dirinya bersama Hatta Rajasa menarik diri dari proses Pilpres 2014, karena pertimbangan ditemukannya tindak pidana kecurangan pemilu yang melibatkan penyelenggara dan pihak asing dengan tujuan tertentu.

"Kami sebagai pengemban mandat suara rakyat, akan menggunakan hak konstitusional kami, yaitu menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung," kata Prabowo dalam konferensi persnya di Rumah Polonia, Selasa siang.

Prabowo menegaskan dirinya dan Hatta Rajasa tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat, lantas dipermainkan dan diselewengkan.

"Kami siap menang dan siap kalah, dengan cara yang demokratis dan terhormat. Untuk itu kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah memilih kami, untuk tetap tenang," kata Prabowo.

Namun pernyataan Prabowo yang tertulis di sebuah kertas dan dibacakannya sendiri itu, hanya ditandatangani oleh Prabowo sendiri, tanpa ditandatangani oleh Hatta Rajasa.

Kalangan wartawan menerima informasi bahwa Hatta menggelar konferensi pers terpisah di DPP PAN, Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa petang. Namun ketika tiba di DPP PAN terdapat pengumuman bahwa acara konferensi pers di tunda hingga pemberitahuan selanjutnya.
(R028/Z002)