Jakarta (ANTARA) -
Pada kesempatan tersebut, Yandri memaparkan beragam hal terkait dengan desa, mulai dari kunjungan kerja perdananya sebagai Menteri Desa, juga rencana aksi Kemendes PDT sebagai langkah mewujudkan visi-misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun desa, hingga isu strategis di desa yang perlu segera ditindak.
Paparan mengenai kunjungan kerja perdana hingga kunjungan-kunjungan kerja berikutnya dari Yandri sebagai Menteri Desa meninggalkan kesan mendalam bagi para anggota Komisi V DPR.
Seperti disampaikan Ketua Komisi V Lasarus, belanja masalah yang menjadi fokus dalam kunjungan kerja Yandri dinilai Komisi V sebagai langkah efektif dalam membenahi beragam persoalan di desa-desa.
Kegiatan “menginap di desa” di tengah kunjungan kerja Yandri pun tidak luput mengundang kagum Komisi V DPR.
Sebagai kepanjangan tangan Presiden Prabowo, Yandri menyampaikan dirinya senantiasa meluangkan waktu untuk melewati malam di desa, baik di rumah penduduk maupun ketua RT, RW, atau kepala desa di tengah-tengah kunjungan kerjanya ke suatu daerah.
Dalam kesempatan itu, Yandri dapat mendengar dan melihat langsung persoalan yang dihadapi masyarakat setempat secara lebih mendetail.
Seperti saat ia mengunjungi Desa Kembangbelor Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur pada Senin (4/11), Yandri dapat mengetahui bahwa desa itu merupakan desa yang sukses mengembangkan potensinya.
Lanskap alam berupa hutan pinus berhasil diolah oleh masyarakat desa setempat menjadi wisata Camping Ground Bernah De Vallei. Akan tetapi, kata Yandri, istimewanya mereka mengolah desanya menjadi desa wisata tanpa menggunakan APBN/APBD ataupun dana desa.
Mereka menggunakan uang patungan dari seluruh kepala warga. Melihat itu, Yandri mengakui bahwa dana desa memang belum cukup untuk mengoptimalkan pemajuan desa.
Oleh karena itu, usai kunjungan kerjanya, Yandri berkomitmen akan mendorong pelibatan beragam pihak dalam membangun desa, seperti masyarakat ataupun pihak swasta melalui dana CSR.
Lalu, saat kunjungannya ke Desa Ngoran di Blitar, Jawa Timur, Yandri menyaksikan potensi besar desa tersebut dalam mengolah sumber dayanya.
Mereka mampu mengolah kulit sapi menjadi Kendang Jimbe untuk diekspor ke Tiongkok, bahkan mampu menghasilkan nilai ekspor yang mencapai Rp17,5 miliar per tahun.
Keberhasilan Desa Ngoran itu ternyata tidak luput dari dukungan pihak swasta, yakni Astra International. Dari hal itu, Yandri semakin meyakini mendorong swasta untuk terlibat membangun desa mampu mempercepat kemajuan pembangunan desa.
Pada akhirnya, kata dia menambahkan, perekonomian masyarakat pun akan mampu semakin tumbuh dan mampu membawa Indonesia mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen lalu menyandang status sebagai negara maju.
Usai mendengar penjelasan Yandri, menurut Lasarus, mendekat kepada warga desa merupakan hal utama yang memang perlu dilakukan oleh Yandri untuk benar-benar mengetahui hal yang dibutuhkan oleh desa.
Setelah itu, Yandri dapat merancang kebijakan ataupun program strategis yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Dalam kunjungan kerja dan belanja masalah yang dilakukannya, Yandri mengetahui sejumlah persoalan yang masih dihadapi desa, seperti pengembangan potensi desa yang belum maksimal hingga peran penting inovasi melalui pemanfaatan teknologi yang masih perlu dikembangkan.
Untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditemuinya itu sekaligus mewujudkan program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan pembangunan desa, Yandri lantas merancang 10 rencana aksi Kemendes PDT.
Sepuluh Rencana Aksi Kemendes PDT
Program BUMDes Pendukung Ketahanan Pangan dan Makan Bergizi Gratis. Dalam program ini, Kemendes akan menggerakkan BUMDes untuk berperan dalam budidaya dan konsolidasi petani, pekebun, serta nelayan, sekaligus mengelola lumbung pangan desa dan menyediakan makanan bergizi gratis.
Program Desa Ekspor. Pada program ini, Kemendes mendorong desa untuk memiliki produk unggulan berskala ekspor, yang dikelola oleh BUMDes.
Program Pemuda Pelopor Desa. Dalam rangka mengelola bonus demografi, Kemendes PDT akan memberdayakan pemuda desa melalui program pengembangan olahraga, pelatihan vokasi, dan magang di perusahaan untuk meningkatkan kapasitas mereka.
Program Konsolidasi Program Kementerian/Lembaga Masuk Desa. Kemendes PDT akan mengonsolidasikan berbagai program sektoral dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang masuk ke desa, dengan tujuan pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
Program Desa Swasembada Energi. Yandri menyoroti pentingnya desa untuk mandiri dalam penyediaan energi, mengingat masih ada 3.246 desa yang belum berlistrik. Program ini bertujuan untuk memastikan setiap desa dapat memenuhi kebutuhan energi secara mandiri.
Program Desa Swasembada Air dan Desa Berketahanan Iklim. Kemendes juga akan mendukung desa untuk memenuhi kebutuhan air dan mengatasi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata.
Program Digitalisasi Desa dan Desa Wisata. Kemendes berencana untuk mendorong digitalisasi desa dan pengembangan desa wisata guna meningkatkan potensi desa dan kesejahteraan warganya.
Kemendes mengupayakan memenuhi kebutuhan sinyal internet dari 22.544 desa yang kini masih sulit mengakses sinyal internet. Kemendes akan menggandeng kementerian terkait, seperti Kementerian Komunikasi dan Digital ataupun Kementerian Pekerjaan Umum
Lalu akan dilakukan pula pengembangan terhadap BUMDes agar mampu mengelola wisata setempat. Saat ini, baru terdapat 6 ribu BUMDes yang mampu mengelola wisata desanya, padahal total terdapat 27 ribu desa yang memiliki potensi wisata.
Program Peningkatan Investasi Desa. Kemendes akan mendorong peningkatan investasi desa dan menjalin kerjasama dengan korporasi nasional dan investor asing untuk memperbesar skala ekonomi desa.
Program Penguatan Pengawasan Dana Desa. Mengingat besarnya dana desa, Kemendes berkomitmen untuk memperkuat pengawasan agar dana desa digunakan secara tepat sasaran untuk memaksimalkan pembangunan.
Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Pembangunan daerah tertinggal menjadi salah satu prioritas, karena wilayah-wilayah ini memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih merata.
Melalui rencana aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes berkomitmen untuk memajukan 10.463 desa yang saat ini masih berstatus tertinggal dan desa sangat tertinggal.
Harapan Besar untuk Indonesia Emas 2045
Dari seluruh paparan tersebut, Komisi V DPR berharap agar 10 rencana aksi Kemendes PDT benar-benar mampu menggerakkan desa-desa Indonesia menuju kemajuan.
Anggota Komisi V DPR Hamka B. Kady mengungkapkan bahwa kerja Yandri di awal masa jabatannya memberikan “angin segar” bagi pembangunan desa. Ia merasa baru kali ini ada pemikiran yang segar dan komprehensif tentang pembangunan desa.
“Saya merasakan ada angin segar di dalam mencermati pembangunan desa. Baru hari ini, wawasan mengenai pemikiran-pemikiran pembangunan desa baru kita mulai,” kata Hamka.
Menurut Hamka, sebelumnya pembangunan desa cenderung berpusat pada hal-hal yang nyatanya tidak mampu berdampak langsung pada warga desa. Seperti, kemunculan program pendamping desa yang menyerap anggaran Rp1,9 triliun.
"Dulu kalau kita (rapat) membahas Kementerian Desa, hanya membahas soal pendamping, pendamping kerjanya apa. Mudah-mudahan tidak seperti itu," ujar dia.
Menurut dia, rencana aksi Yandri berpotensi besar dalam memajukan desa karena memang menyentuh hal-hal yang dibutuhkan desa, seperti digitalisasi dan pengembangan desa wisata.
Hal senada disampaikan pula oleh Ketua Yayasan Masyarakat Indonesia Emas (YMIE) Marsudi W Kisworo.
Menurut Kisworo, kemajuan desa dan generasi muda memang merupakan modal besar bagi Indonesia untuk maju menuju Indonesia Emas. Marsudi menekankan, jika Indonesia ingin maju, diperlukan upaya untuk membangun anak-anak muda dan desa-desa.
Kini, harapan besar itu digantungkan oleh sejumlah pihak kepada Yandri dan Kemendes PDT agar dapat menjalankan 10 rencana aksi untuk desa dengan baik sehingga Indonesia Emas 2045 yang berawal dari pembangunan desa dapat terwujud.
Saat ini, Yandri Susanto telah merancang pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan sebesar 20 persen dari total pagu. Hal itu sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Desa Tahun 2023 Nomor 13 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa 2024.
Dengan porsi 20 persen dari dana desa yang akan digunakan untuk ketahanan pangan diperkirakan mencapai Rp14 triliun, Yandri mengharapkan setiap desa bisa mewujudkan swasembada pangan sehingga visi besar Presiden Prabowo Subianto mewujudkan Indonesia emas 2045 semakin mudah digapai. Hal itu karena seluruh kebutuhan pangan dapat terpenuhi, yang sebagian besarnya berasal dari desa.
Pembangunan desa bukan hanya tentang meningkatkan infrastruktur, melainkan juga menyangkut memperkuat fondasi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat.
Keberhasilan pembangunan desa akan menjadi kunci dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan dan ketahanan negara. Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, Indonesia tentu saja dapat meraih masa depan yang lebih maju dan sejahtera.
Baca juga: Komisi V DPR dukung optimalisasi dana desa jadi prioritas Kemendes PDT
Baca juga: Mendes rapat dengan Komisi V DPR bahas serapan anggaran 2024
Baca juga: Anggota Komisi V DPR ingin Kemendes PDT buat pemetaan potensi desa
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024