Ketua DKPP RI Heddy Lugito menjelaskan bahwa 228 orang tersebut dilantik untuk membantu persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) karena lembaganya belum mempunyai kantor perwakilan di tiap ibu kota provinsi.
"Jadi, setiap kali ada persidangan di ibu kota provinsi, kami melibatkan TPD, baik unsur KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), dan TPD dari unsur masyarakat," kata Heddy usai menghadiri pelantikan TPD di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Jumat.
TPD tiap provinsi beranggotakan enam orang yang terdiri atas masing-masing dua orang unsur KPU, Bawaslu, dan masyarakat.
Baca juga: DKPP kumpulkan 622 penyelenggara pemilu untuk wujudkan pilkada berintegritas
Selain itu, ia menjelaskan bahwa TPD yang baru dilantik akan fokus pada penuntasan perkara Pemilu 2024.
"Mungkin perkara-perkara pilkada baru bisa disidangkan tahun depan. Tahun depan kalau bisa. Sekarang menuntaskan pemilu yang belum selesai," jelasnya.
Heddy menjelaskan bahwa TPD dari unsur masyarakat sebagian besar merupakan cendekiawan perguruan tinggi yang direkrut DKPP RI.
"Mereka bekerja tanpa dikasih honor. Mereka dapat honor kalau sidang. Jadi, mereka bekerja sukarela untuk demokrasi. Jadi, itulah hebatnya TPD kita," ujarnya.
Setelah dilantik, sejumlah 228 orang TPD tersebut menghadiri pembekalan oleh DKPP RI. Pembekalan turut dihadiri Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin dan anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty.
Baca juga: DKPP terima 584 aduan pelanggaran KEPP hingga November 2024
Baca juga: DKPP RI beri sanksi peringatan kepada tiga penyelenggara pemilu
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
