Pergantian KSAD tidak ada unsur politis

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto menegaskan bahwa pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman tidak ada unsur politis.

"Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa politik apa pun, khususnya menjelang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU," kata Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.

Pergantian pimpinan TNI, kata dia, adalah hal yang lumrah dalam rangka regenerasi di lingkungan TNI. Semua pergantian pejabat di TNI sudah direncanakan dengan seksama.

"Pergantian pejabat TNI diperlukan untuk kepentingan organisasi," ujarnya.

Menurut dia, pergantian KSAD Jenderal TNI Budiman tidak perlu dipersoalkan karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun. Ada beberapa pergantian serupa seperti pergantian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Subandrio dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan hingga satu tahun sebelum memasuki masa pensiun.

Oleh karena itu, Menko Polhukam mengimbau semua pihak untuk tidak memolitisasi pergantian KSAD Jenderal Budiman.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memastikan, pergantian Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Budiman, tidak akan mempengaruhi persiapan TNI dalam menghadapi penetapan hasil rekapitulasi.

"Pergantian KSAD tidak ada pengaruhnya dengan kesiapan pasukan menghadapi penetapan Pilpres," kata Panglima TNI usai memimpin Apel Kesiapsiagaan Prajurit TNI dalam rangka pengamanan Pilpres di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, selama ini TNI tersusun dalam rantai komando yang kuat, sehingga jika ada pergantian tidak akan berpengaruh, bahkan dalam skala pengamanan pilpres sekalipun.

Pergantian KSAD Jenderal Budiman dilakukan setelah dirinya dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (21/7) siang. Presiden meminta Panglima TNI mengajukan nama-nama pengganti KSAD.

Pergantian pun dilakukan semata-mata untuk kepentingan organisasi dan regenerasi.

"Kenapa ada pergantian, karena untuk kepentingan organisasi, regenerasi. Pak Budiman sebentar lagi masuk masa pensiun. Hanya kebetulan, dilakukan mau pengumuman pilpres," ujar Panglima.