Budiman Sudjatmiko terima laporan terkait kendala pembangunan desa

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko menerima aspirasi serta sejumlah laporan terkait kendala dalam proses pembangunan desa.

Hal itu disampaikan Budiman Sudjatmiko usai pertemuan dengan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

Dalam keterangannya, Budiman menjelaskan bahwa terdapat persoalan batas desa di beberapa daerah yang tidak jelas, meskipun masalah ini bukan menjadi kewenangan BP Taskin.

"Ada satu kabupaten yang batas desanya tidak jelas, dan ini adalah kewenangan kementerian lain. Kami akan terus berkoordinasi untuk menyampaikan hal ini," ujarnya.

Budiman juga menanggapi beberapa usulan yang muncul, antara lain mengenai kebutuhan penyediaan listrik, keberadaan satu dokter di setiap desa, serta konsep "satu desa satu industri" yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan desa dalam sektor industri.

Tak hanya itu, ada aspirasi untuk melibatkan BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) di Aceh sebagai salah satu penyedia bahan mentah dalam program Makan Bergizi Gratis yang kini tengah dirintis oleh pemerintah.

Budiman mengatakan bahwa pihaknya akan terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan aspirasi tersebut.

Di tengah upaya ini, BP Taskin juga sedang dalam proses penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) yang diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar-lembaga.

Budiman menyebutkan bahwa pada Rakornas yang baru saja digelar di Sentul, Kamis (7/11), berbagai isu terkait pembangunan daerah, termasuk masalah desa, telah dibahas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk Presiden, Wakil Presiden, Menteri Dalam Negeri, serta perwakilan dari BIN, Kodim, dan Polres seluruh Indonesia.

Aspirasi-aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut, menurut Budiman, akan menjadi bahan diskusi lebih lanjut dengan pihak kementerian terkait guna memastikan pencapaian tujuan pembangunan desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan.