Kami akan support penuh dengan segera akan kami bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri
Jakarta (ANTARA) - Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sepakat menangani permasalahan pertanahan dengan mengedepankan cara-cara yang humanis.
Hal itu disampaikan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid setelah melakukan audiensi bersama Kapolri beserta para jajarannya di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Jumat.
“Kami sudah sepakat se-efektif sejauh ini berusaha untuk mengeliminasi atau mengurangi gesekan, menyelesaikan masalah ini dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan,” kata dia.
Ia menjelaskan bahwa ada tiga jenis konflik pertahanan. Jenis pertama adalah konflik berskala rendah antara satu individu dengan individu yang berekonomi rendah.
Baca juga: Kapolri siap bersinergi dengan Kementerian ATR/BPN soal pertanahan
Jenis kedua adalah konflik berskala tinggi yang biasanya terjadi antara rakyat dengan korporasi maupun individu dengan individu lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Terakhir, adalah konflik antara rakyat dan pemerintah, terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan proyek pembangunan strategis nasional. "Itu pasti ada tensinya,” ujarnya.
Oleh karena itu, dirinya selaku Menteri ATR/BPN bersama Kapolri bertekad untuk sebisa mungkin menghindari gesekan dengan mengedepankan dialog terlebih dahulu.
“Kalau nilai eksekusi, itu belakangan, ketika dialog dengan berbasis kemanusiaan sudah mentok,” ucapnya.
Baca juga: Menteri ATR kedepankan pendekatan humanis penyelesaian konflik tanah
Senada dengan Nusron, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan siap mendukung kebijakan dan program yang dicanangkan oleh Kementerian ATR/BPN.
“Kami akan support penuh dengan segera akan kami bentuk satgas bersama untuk mendukung program kebijakan dari Bapak Menteri ATR/BPN,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nusron Wahid juga mengundang Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan paparan dan arahan dalam rapat koordinasi (rakor) bertemakan pemberantasan mafia tanah pada 14-15 November 2024.
Menerima undangan tersebut, Jenderal Pol. Sigit menyatakan siap untuk hadir dalam rakor tersebut.
“Kami akan memperkuat kerja sama yang selama ini telah ada dan kami nanti akan bahas secara khusus di rakornas,” ucapnya.
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024