Pegiat: Pemerintah harus buktikan astacita penguatan demokrasi dan HAM

Selama 10 tahun ini, kondisi demokrasi dan HAM jauh menurun.

Jakarta (ANTARA) - Pegiat hak asasi manusia (HAM) Muhammad Amin Multazam Lubis mengatakan bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka harus segera membuktikan astacita pertama terkait dengan penguatan demokrasi dan HAM.

Untuk melakukan hal itu, khususnya dalam persoalan HAM, Presiden beserta jajaran menterinya harus memahami tiga prinsip tanggung jawab HAM yang harus dipegang teguh oleh Negara.

"Tiga hal yang paling mendasar, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi hak masyarakat," kata Amin kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Terkait dengan demokrasi, dia mengemukakan bahwa hasil sejumlah penelitian nasional dan internasional menyebutkan indeks demokrasi Indonesia tercatat menurun selama 10 tahun terakhir sehingga Pemerintah harus segera berbenah untuk memperbaiki hal tersebut.

"Rezim ini harus berangkat dari pengidentifikasian masalah yang ada. Selama 10 tahun ini, kondisi demokrasi dan HAM jauh menurun," kata dia.

Menurut dia, aturan, regulasi, slogan, serta visi dan misi terkait dengan penguatan demokrasi maupun HAM memang makin banyak.

Namun, secara substansi dan dampak sampai saat ini belum terlalu dirasakan oleh masyarakat secara luas dan merata.

Lebih lanjut dia mengutarakan bahwa Pemerintah tidak perlu malu mengakui indeks demokrasi Indonesia menurun dalam beberapa tahun terakhir.

Amin berpendapat bahwa Pemerintah sekarang ini harus membuktikan janji-janji kampanye pada saat pilpres yang lalu.

"Rezim saat ini harus berani mengakui bahwa perkembangan demokrasi dan HAM selama 10 tahun belakangan bukannya bertumbuh, melainkan menurun sehingga harus berubah," ujar aktivis KontraS Sumatera Utara itu.

Untuk memajukan bangsa dan negara ke depan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045.

Baca juga: Presiden Prabowo tegas tak segan tindak pimpinan kedapatan korupsi
Baca juga: Akademisi sebut Astacita pertama penting untuk kembangkan demokrasi

Astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yaitu:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.