BP Taskin soroti akurasi data kemiskinan penyaluran bansos

Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan ketidaktepatan data kemiskinan yang tidak melibatkan pemerintah desa menyebabkan kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) dan ketidakpuasan warga.

Hal itu disampaikan Budiman usai beraudiensi dengan delegasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) di lantai 3 Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Jumat.

"Ada banyak persoalan yang tadi disampaikan mengenai masalah pendataan orang miskin yang seringkali tidak melibatkan kepala desa, yang itu juga menyebabkan terjadinya ketidaktepatan di dalam pemberian bantuan," katanya.

Dikatakan mantan aktivis 98 itu, seringkali kepala desa didemo oleh warganya karena data kemiskinan yang ada di kementerian tidak tepat, sehingga yang dibagikan juga tidak tepat sasaran.

Menurut Budiman, hal tersebut perlu segera dikoreksi oleh kementerian dan lembaga terkait supaya niat baik pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial maupun program serupa bisa tepat sasaran.

"Aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian Pak Presiden, kenapa BP Taskin dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasarannya," kata Budiman Sudjatmiko.

Budiman juga berniat untuk berkeliling desa melakukan pengecekan di lapangan sambil menyerap aspirasi dari masyarakat.

"Kami juga akan berkeliling, saya nanti akan bagi tugas dengan wakil kepala badan untuk melakukan keliling pengecekan di lapangan, sambil juga kami menerima masukan, laporan seperti ini," kata Budiman Sudjatmiko.

Agenda adiensi itu dihadiri Ketua Umum Apdesi Surta Wijaya beserta sejumlah delegasi Apdesi yang mewakili Provinsi Banten, Sumatera Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, Kalimantan, Keulauan Riau, dan Sulawesi Tenggara.