"Badan Penyelenggara Haji meyakini dan menyadari tidaklah mudah menyiapkan penyelenggaraan haji sehingga mengharapkan sinergi dan kerja sama dari setiap stakeholders perhajian," kata Dahnil dalam Mudzakarah Perhajian di Bandung, Jumat.
Baca juga: Menag gandeng KPK dalam pelaksanaan haji
Saat ini, kata Dahnil, BPH masih dalam masa transisi dan Kementerian Agama masih dilibatkan dalam penyiapan penyelenggaraan haji tahun 1446H/2025M.
Ia berharap Mudzakarah 2024 berjalan sukses dan membuahkan rekomendasi atau produk hukum yang dapat menjadi dasar perbaikan perhajian Indonesia.
"Kami mengharapkan Mudzakarah 2024 berjalan sukses dan membuahkan rekomendasi atau produk hukum yang dapat menjadi dasar perbaikan perhajian Indonesia," kata dia.
Baca juga: Menag harap Mudzakarah hasilkan rekomendasi demi kemaslahatan umat
Ada tiga hal yang menjadi bahasan krusial yakni penguatan skema murur, implementasi tanazul, dan nilai manfaat haji yang dipersoalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan hasil ijtima ulama.
Ketiganya akan dicari berdasarkan ushul fikih yang bermuara pada penyelenggaraan haji yang sukses, lancar, dan demi kemaslahatan umat.
"Tentu dalam perspektif penyelenggaraan haji ushul fikih kemaslahatan umat menjadi salah satu yang penting, bagian dari perspektif ushul fikih. Perlu dirumuskan juga komitmen terkait transparansi, akuntabilitas, dan antikorupsi," katanya.
Baca juga: Kemenag gelar Mudzakarah Perhajian bahas isu krusial haji 2025
Sebelumnya, Kementerian Agama menggelar Mudzakarah Perhajian selama tiga hari mulai tanggal 7 sampai 9 November 2024 di Institut Agama Islam (IAI) Persis Bandung, Jawa Barat.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
