Terdapat paradoks terhadapnya. Data yang seharusnya menjadi kekuatan dalam demokrasi modern, bisa berbalik menjadi ancaman saat disalahgunakan untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan dan merongrong institusi demokratis. Meskipun ancaman ini sangat terasa besar menjelang pemilihan umum, penanganannya memerlukan komitmen yang teguh terhadap kebenaran yang melampaui kampanye pemilu.
Data memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga politik. Kontrak sosial antara pemerintah demokratis dan warganya bergantung pada pemahaman yang sama tentang siapa saja yang termasuk dalam kategori warga negara.
Alat seperti sensus dan peta sangat penting dalam proses ini, mencerminkan sejauh mana pemerintah mengenali masyarakat yang seharusnya mereka layani. Transisi Afrika Selatan dari apartheid menuju demokrasi menjadi contoh yang jelas.
Setelah puluhan tahun mengalami pengucilan dan penindasan, membangun masyarakat demokratis memerlukan informasi yang dapat diandalkan. Dalam hal ini, sensus 1996 yang pertama kali dilakukan di bawah pemerintahan demokratis menandai perubahan signifikan yaitu terdapat upaya nyata untuk menghitung seluruh populasi. Sensus sebelumnya, yang dirancang oleh rezim apartheid, fokus pada warga kulit putih dan secara signifikan mengabaikan mayoritas kulit hitam serta kelompok ras lainnya.
Dalam konteks Indonesia, di mana isu-isu sosial dan demografis sering kali dipolitisasi, pemahaman yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara dan bagaimana memperlakukan nonwarga negara menjadi penting.
Penelitian menunjukkan bahwa di seluruh dunia, pemilih cenderung melebih-lebihkan ukuran populasi imigran, dan kesalahpahaman ini memperkuat tuntutan terhadap kebijakan yang memecah belah. Meskipun imigrasi sering kali menjadi isu kontroversial, perdebatan ini bisa menjadi kurang meresahkan jika pemilih memiliki pemahaman yang lebih jelas dan berbasis data mengenai demografi negara mereka.
Agar demokrasi dapat berkembang, pemerintah juga harus bertanggung jawab kepada warganya. Dalam hal ini, data memegang peranan kunci. Informasi yang dapat diandalkan memungkinkan pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dan memberdayakan pemilih untuk meminta pertanggungjawaban dari para pemimpin politik.
Menyediakan informasi ini adalah pekerjaan vital yang sering kali diabaikan oleh badan statistik nasional. Meskipun ada pengembalian luar biasa sebesar 32 dolar AS untuk setiap dolar yang diinvestasikan dalam data sektor publik, pemerintah sering memilih inisiatif yang lebih menarik bagi masyarakat daripada berinvestasi dalam infrastruktur data.
Namun, ini adalah pilihan yang keliru. Jika digunakan dengan efektif, data dapat meningkatkan pendapatan pajak dan merangsang investasi swasta, memperluas anggaran Pemerintah, dan memungkinkan pembuat kebijakan untuk meningkatkan layanan publik.
Sebagai gambaran, sebuah studi yang didanai oleh Bank Dunia di Nikaragua mengungkapkan bahwa proyek-proyek pembuangan air limbah besar-besaran secara tidak proporsional menguntungkan rumah tangga kaya. Hal ini mengubah prioritas pengeluaran menuju pembangunan toilet dan program pendidikan yang lebih menguntungkan komunitas yang lebih miskin dengan biaya yang lebih rendah.
Akuntabilitas juga bergantung pada pertukaran informasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan warganya. Agar demokrasi berfungsi dengan baik, pemerintah harus berinvestasi dalam transparansi, baik untuk memahami harapan pemilih maupun untuk menjaga publik tetap diinformasikan mengenai tindakan mereka sendiri.
Sepanjang tahun lalu, tidak ada cara mudah untuk menghentikan para politikus dan pihak yang tidak bertanggung jawab dari menyebarkan kebohongan selama kampanye pemilu. Namun, dampak dari kebohongan ini dapat diminimalkan.
Sementara badan nasional dan internasional dengan tepat memfokuskan perhatian pada tugas mendesak untuk membatasi informasi yang salah di media sosial, pemerintah dapat membantu warganya menavigasi ekosistem informasi saat ini. Memperkuat infrastruktur data mereka akan membantu mengembangkan sistem informasi publik yang tangguh dan efektif, sebanding dengan kekuatan yang berupaya merusaknya.
Pemerintah juga dapat mempromosikan literasi media, membekali warga dengan keterampilan untuk mengidentifikasi dan menolak informasi yang menyesatkan. Mengintegrasikan keterampilan ini ke dalam kurikulum sekolah dapat mempersiapkan pemilih di masa depan untuk melawan manipulasi.
Data yang kredibel dan mudah diakses sama pentingnya dengan pemilu dan lembaga legislatif dalam pemerintahan demokratis. Di saat demokrasi sendiri sedang diuji di banyak negara, data yang kuat memegang kunci untuk menjaga integritas ekosistem informasi kita, memungkinkan pemerintah menghadapi tantangan mendesak, dan memastikan bahwa institusi demokratis dapat bertahan dari ancaman otoriter yang muncul.
Implikasi kebijakan
Pertama, perlu peningkatan infrastruktur data. Indonesia perlu berinvestasi dalam membangun infrastruktur data yang solid untuk meningkatkan akurasi pengumpulan dan analisis data demi pengambilan keputusan yang lebih baik.
Kedua, perlu edukasi literasi media dengan memasukkan literasi media dalam kurikulum pendidikan untuk membekali generasi mendatang dengan kemampuan menganalisis informasi dan membedakan antara fakta dan fiksi.
Ketiga, perlu penguatan badan statistik nasional untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang lebih besar kepada Badan Pusat Statistik untuk memperkuat pengumpulan data dan transparansi. Keempat, perlu kampanye kesadaran publik dengan melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya data yang akurat dan berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan.
*) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah pemerhati Ekonomi Dan Dosen FEB-UPN Veteran Jakarta
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
