BSSN: Pengamanan siber untuk Pilkada sudah siap

Dalam Pilkada mendatang, gangguan siber yang masih berpotensi mengancam keamanan adalah Ransomware. Gangguan tersebut bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan web defacement, jadi tampilann

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian mengatakan operasi pengamanan siber untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sudah siap dan akan dipantau dari Jakarta.

Dia mengatakan kesiapan itu meliputi sarana dan prasarana di masing-masing KPU provinsi, hingga kabupaten dan kota. Menurut dia, operasi pengamanan siber untuk Pilkada dilakukan dengan waktu yang lebih panjang.

"Sudah kita pasang dan kita monitor dari Jakarta. Jika ada anomali, katakanlah kelainan itu segera kita berkoordinasi dengan mereka," kata Hinsa di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Baca juga: BSSN siapkan penguatan PDN dukung capaian program 100 hari Presiden

Menurut dia, semua sistem elektronik yang digunakan oleh penyelenggara Pilkada, baik KPU maupun Bawaslu telah dicek, mulai dari sistemnya hingga kelemahannya. Kemudian, pihaknya pun membuat perangkat-perangkat yanh dibutuhkan untuk mendukung keamananannya.

Dalam Pilkada mendatang, menurutnya gangguan siber yang masih berpotensi mengancam keamanan adalah Ransomware. Menurutnya gangguan tersebut bisa menjatuhkan sistem atau mencuri data.

"Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah menyandera dan web defacement, jadi tampilannya itu diubah," katanya.

Baca juga: BSSN targetkan selesaikan rancangan SKKNI bidang tanggap insiden siber

Selain itu, dia juga memastikan bahwa BSSN sudah lama berkoordinasi dengan KPU dalam membangun Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Menurut dia, ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membangun sistem elektronik, yakni keandalan fungsi dan soal keamanan.

"Tapi, laporan kemarin ke saya hasil monitor dari teman-teman, secara umum oke, tapi kan Sirekap ini bukan penentu hasil akhir ya," katanya.

Adapun BSSN menggelar rapat kerja dengan Komisi I DPR RI mengenai rencana program kerja serta upaya pengamanan siber dalam Pilkada. Tetapi rapat mengenai pengamanan Pilkada digelar secara tertutup.