Para pembuat kebijakan di Indonesia dapat belajar dari inisiatif "30x30" yang bertujuan melindungi 30 persen daratan dan lautan planet pada 2030. Pendanaan yang konsisten dari negara maju juga penting untuk mendukung negara berkembang, seperti Indonesia, dalam menetapkan kawasan lindung.
Dengan alokasi pendanaan yang terjamin, Indonesia dapat mengamankan keanekaragaman hayati di kawasan-kawasan penting, termasuk Taman Nasional Gunung Leuser dan Laut Seram, yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di Indonesia.
Peningkatan kesadaran publik juga krusial. Kampanye edukasi yang menjelaskan pentingnya menjaga keanekaragaman hayati dapat mendorong dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang mendukung sumber daya alam. Jika ancaman dari suatu negara terhadap ekonomi, kesehatan publik, dan keamanan nasional begitu serius, kita pasti akan mengerahkan segala upaya untuk membela diri. Krisis keanekaragaman hayati seharusnya dipandang sama seriusnya.
Indonesia perlu memprioritaskan kebijakan dan pendanaan yang mendukung keanekaragaman hayati dan ketahanan lingkungan. Beberapa kebijakan yang dapat diterapkan, pertama, integrasi dalam kebijakan pertahanan dan luar negeri.
Indonesia dapat memanfaatkan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri untuk meningkatkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai bagian dari strategi keamanan nasional. Pendekatan ini akan lebih relevan karena ancaman terhadap stabilitas nasional juga terkait dengan dampak ekologis.
Kedua, pendanaan dan subsidi hijau. Indonesia dapat merumuskan kebijakan subsidi hijau, menggantikan subsidi yang merusak lingkungan dengan program yang melindungi ekosistem lokal. Misalnya, alokasi anggaran dapat diarahkan pada perlindungan hutan dan kawasan pesisir, serta untuk investasi dalam teknologi yang ramah lingkungan.
Ketiga, kerja sama regional untuk pelestarian ekosistem. Indonesia dapat memimpin kerja sama regional, seperti ASEAN, untuk menciptakan upaya pelestarian ekosistem yang lebih terkoordinasi, khususnya di kawasan Asia Tenggara yang kaya akan keanekaragaman hayati.
Keempat, dukungan finansial untuk komunitas lokal. Pemerintah dapat memberikan insentif finansial kepada masyarakat lokal yang berperan dalam menjaga kawasan lindung sehingga dapat membantu mengurangi konversi hutan menjadi lahan pertanian atau pemukiman.
Kelima, pendidikan dan kesadaran publik. Program edukasi berbasis sekolah dan komunitas tentang pentingnya keanekaragaman hayati dapat dilaksanakan agar masyarakat memahami dampak dari perubahan ekosistem. Dukungan untuk organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi pelestarian lingkungan juga bisa ditingkatkan.
Dengan kebijakan yang berfokus pada pelestarian ekosistem dan peningkatan investasi hijau, Indonesia dapat menjaga keanekaragaman hayati yang melimpah dan memperkuat ketahanan negara di tengah ancaman lingkungan global.
*) Dr.Aswin Rivai,SE.,MM adalah pemerhati Ekonomi dan Dosen FEB-UPN Veteran Jakarta
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
