Paris (ANTARA News) - Prancis, Inggris dan Jerman, Minggu, memperingatkan bahwa Rusia dapat menghadapi "sanksi" lebih lanjut dari Uni Eropa bila tidak bisa menekan gerakan sempalan pro-Kremlin di Ukraina untuk membuka akses ke tempat pesawat MH17 jatuh.

Francois Hollande, Angela Merkel dan David Cameron mengadakan pembicaraan telepon bersama pada Minggu pagi membahas keadaan di Ukraina timur beberapa hari setelah jet Malaysia Airlines jatuh dan menewaskan seluruh 298 orang penumpang dan awaknya.

Pesawat itu tampak diyakini jatuh akibat tembakan roket darat ke udara.

Kekhawatiran merebak bahwa kelompok separatis menghalangi akses menuju bukti-bukti penting dan pada jenazah pada penumpang yang sebagian sudah dipindahkan dari tempat kejadian dengan diangkut kereta pada Minggu.

"Mereka sepakat bahwa UE harus mempertimbangkan kembali pendekatan kepada Rusia dan para menteri luar negeri harus siap menerapkan sanksi lebih lanjut terhadap Rusia ketika mereka bertemu pada Selasa," kata seorang juru bicara di kantor perdana menteri Inggris di Downing Street.

Ia menambahkan bahwa Cameron direncanakan berbicara dengan timpalannya di Rusia, Vladimir Putin pada Minggu petang.

Suatu pernyataan kepresidenan Prancis mengenai konferensi melalui telepon tiga pemimpin itu mengemukakan peringatan akan "konsekuensi-konsekuensi yang akan diambil dalam pertemuan Selasa, apabila Rusia tidak segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan".

Kepresidenan mengatakan bahwa ketiga pemimpin itu sepakat untuk meminta Putin menekan gerilyawan agar mengizinkan petugas penyelamat dan penyelidik "secara bebas dan menyeluruh" ke lokasi jatuhnya MH17 guna menjalankan tugas mereka.

"Rusia harus paham bahwa menyelesaikan krisis Ukraina menjadi lebih penting sekali setelah musibah yang telah membuat geram seluruh dunia," tambahnya.

Cameron sudah mengajukan kemungkinan sanksi baru UE terhadap Rusia dan memperingatkan melalui Sunday Times bahwa Moskow harus bertanggungjawab apabila MH17 ditembak jatuh oleh peluru yang ditembakkan dari kawasan yang dikuasai oleh gerakan sempalan pro-Rusia di Ukraina.

Uni Eropa sejauh ini menerapkan larangan perjalanan bagi 72 warga Ukraina dan Rusia serta membekukan sejumlah aset terkait krisis tersebut, tetapi masih terbagi mengenai hubungan ekonomi dengan Rusia.

(Uu.SYS/A/M007/A/B002)

Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014