Pelaksana Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Maryati Kasiman di Jakarta, Kamis, mengatakan pemantauan dilakukan Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP).
"Dinas Kesehatan melalui Puskesmas terus memonitoring STBM yang berkolaborasi dengan Dinas Terkait (SDA dan PRKP) dan pemangku wilayah (camat – lurah) agar masyarakat yang masih BAB sembarangan dapat memiliki akses sanitasi (jamban)," katanya.
STBM merupakan pendekatan untuk mengubah perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan, agar dapat menerapkan prinsip kebersihan dan saniter (memperhatikan kesehatan).
"Untuk mengubah perilaku masyarakat yang masih BAB sembarangan, kami melakukan pemicuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang salah satu tujuannya agar masyarakat sadar untuk mencari akses sanitasi (jamban)," kata Maryati.
Baca juga: DKI terus kampanyekan stop BAB sembarangan kepada warga
Program STBM memiliki lima pilar yakni stop BAB sembarangan, cuci tangan pakai sabun, pangan aman sehat rumah tangga, pengamanan sampah rumah tangga dan pengaman limbah cair rumah tangga.
Dalam pelaksanaannya, ahli kesehatan lingkungan di setiap puskesmas kelurahan melakukan pengamatan, pengawasan, dan pemberdayaan masyarakat, dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan.
Selain STBM, kata Maryati, pihaknya juga tetap melakukan kampanye dan edukasi dalam bentuk selebaran, video dan lainnya untuk mengajak masyarakat stop BAB sembarangan.
Upaya lainnya yang juga dilakukan yakni berkolaborasi dengan lintas sektor untuk pembangunan sanitasi dan publikasi tentang masalah sanitasi.
Maryati tak memberikan informasi terkait waktu pelaksanaan kegiatan dilakukan dan hasil capaian STBM hingga saat ini.
Baca juga: Jaksel kejar 65 kelurahan tidak ada lagi warganya yang BAB sembarangan
Namun, dia mengungkapkan, berdasarkan data triwulan III tahun 2024, masih ada sebanyak 1.610 rumah tangga yang tidak memiliki jamban dan berperilaku BAB sembarangan di DKI Jakarta.
"Paling banyak terdapat di wilayah kota Jakarta Utara sebanyak 822 rumah tangga," demikian kata Maryati.
Sementara itu, merujuk data Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan dalam Laporan Tahunan 2022 Stop BABS di Indonesia, capaian persentase desa atau kelurahan deklarasi stop BABS di DKI Jakarta kurang dari 20 persen.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
