Marwan Ja'far serukan rekonsiliasi nasional

Jakarta (ANTARA News) - Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Marwan Ja'far meyerukan kepada selurh rakyat Indonesia untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional, sehingga banyaknya perbedaan sikap politik antara masyarakat Indonesia pada waktu Pilpres sudah selayaknya disudahi.

"Oleh karenanya, harus ada rekonsiliasi nasional untuk Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang lebih baik dan bermartabat," ujar Marwan dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Ketua DPP PKB itu. saat ini masyarakat Indonesia harus memulai proses rekonsiliasi nasional yang bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik dan bermartabat.

Marwan menyatakan, jika Jokowi-JK telah dinyatakan resmi sebagai Presiden-Wakil Presiden RI (2014-2019), maka masyarakat Indonesia mampu menjalin rekonsiliasi nasional dan mengakhiri pertikaian politik antarmasyarakat yang terjadi saat Pilpres.

"Saya yakin Jokowi-JK mampu memimpin rekonsiliasi nasional, dan tidak lagi mempermasalahkan pertikaian politik yang terjadi," ujarnya.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama partai pendukung pasangan Jokowi-JK, menurut Marwan, akan mengawal proses rekonsiliasi nasional untuk menciptakan soliditas kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kemenangan Jokowi-JK ini kan bertujuan untuk membentuk solidaritas berbangsa dan tegaknya NKRI. Semua elemen bangsa merupakan kesatuan yang harus dijaga," katanya.

Marwan menambahkan, perbedaan yang terjadi pada saat Pilpres merupakan hal yang wajar terjadi dalam negara yang menganut sistem Demokrasi. Perbedaan yang terjadi, harus dijadikan sebagai semangat untuk menciptakan dialektika pemikiran, bukan untuk saling menghujat dan memprovokasi yang menyebabkan adanya potensi perpecahan antara masyarakat.

"Perbedaan itu harusnya menjadi vitamin produktif untuk menciptakan dialektika pemikiran," katanya.

Dengan adanya rekonsiliasi nasional, Indonesia sebagai negara penganut demokrasi, menurut Marwan akan menjadi rujukan dunia internasional dalam penyelenggaran Pemilu. "Sebagai negara besar, Indonesia akan menjadi rujukan negara internasional dalam proses penegakan demokrasi," katanya.

Pemilu Presiden, 9 Juli 2014, diikuti dua pasangan capres dan cawapres, yaitu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.(*)