Jakarta (ANTARA) - Mewujudkan visi "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045" tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh usaha dan kolaborasi segenap elemen dalam setiap prosesnya, termasuk penanganan judi online  pada masa 100 hari awal kerja.

Jika menilik dokumen visi, misi, serta program Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada saat Pemilu 2024, memang penanganan judi online tidak secara eksplisit dijelaskan.

Akan tetapi, judi online telah menjadi perhatian Presiden-Wapres sejak masih menjadi peserta pemilu dan mengikuti debat kedua Pemilu 2024 pada 22 Desember 2023.

Pada saat itu, Wapres mengatakan bahwa judi online perlu menjadi perhatian bersama semua pihak. Selain itu, permasalahan pinjaman online dan pencurian data juga harus diantisipasi ke depannya.

Namun, komitmen tersebut belum cukup. Butuh aksi konkret untuk menegaskan tekad tersebut.


Langkah cepat

Presiden dan Wapres Prabowo-Gibran dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 20 Oktober 2024. Dua hari kemudian, yakni 22 Oktober 2024, Presiden melangkah cepat dalam menangani permasalahan judi online dengan menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan.

Menko Budi menyebut praktik judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin. Kondisi tersebut diperparah dengan masyarakat yang terjerat pinjaman online.

Tentu saja pernyataan Menko Budi terkait penanganan judi online sejalan dengan salah satu dari 17 program prioritas Presiden, yakni pemberantasan kemiskinan.

Kemiskinan dinilai menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindakan kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.

Padahal, saat ini bangsa ini sedang menghadapi salah satu tantangan strategis menuju Indonesia Emas 2045, yakni terbatasnya waktu bonus demografi.

Oleh sebab itu, dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 23 Oktober 2024, Presiden menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan judi online di tanah air.

"Saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), Badan Intelijen Negara, fokus. Ancaman yang berat bagi kita judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas, inteligensi yang baik, dan bukti-bukti yang kuat, kita bisa segera mitigasi hal ini semua," kata Presiden.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024