Respon cepat keluhan warganet, Menteri Trenggono tangkap tiga kapal pukat harimau

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menunjukkan respon cepatnya dalam menjawab keluhan warganet, terkait sejumlah kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau.

Para pelaku langsung diringkus tim pengawas KKP, setelah seorang netizen mengadukan keresahannya ke akun media sosial Instagram Menteri Trenggono.

“Terima kasih atas informasi yang disampaikan seorang Sahabat Bahari di kolom komentar akun medsos saya kemarin. Tim pengawas kami langsung bergerak cepat, dan hari ini berhasil menangkap tiga kapal ikan pengguna pukat harimau yang dilarang di Perairan Tanjung Bungin, Karawang,” ujar Trenggono melalui postingan di akun media sosial Instagramnya @swtrenggono pada Rabu (6/11).

Keluhan mengenai keberadaan kapal pengguna pukat harimau awalnya disampaikan oleh akun Instagram wanu_suki_72 ke akun Menteri Trenggono pada Selasa sore. Dia meminta adanya penindakan terhadap kapal pukat harimau yang beroperasi sekitar dua mil dari bibir pantai perairan Tanjung Pakis, Kabupaten Karawang.

“Bpk @swtrenggono di perairan laut Tanjung Pakis, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang dua mil dari pantai pukat harimau mohon ditindak,” tulisnya.

Menteri Trenggono pun langsung merespon dengan meminta alamat detail lokasi kejadian, sehingga bisa langsung ditindaklanjuti tim pengawas KKP.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, tiga kapal pengguna alat tangkap pukat harimau diamankan tim patroli Ditjen PSDKP KKP di perairan Tanjung Bungin, Karawang, Jawa Barat pada Rabu (6/11). Selain persoalan alat tangkap, kapal-kapal ini melakukan penangkapan ikan tidak sesuai dengan perizinan berusaha.

Larangan terhadap penggunaan pukat harimau diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 tahun 2023 karena dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlanjutan populasi perikanan. Selain itu, larangan penggunaan juga diatur dalam Undang-Undang tentang Perikanan.

Trenggono menambahkan, respon cepat atas keluhan masyarakat akan terus dilakukan sebagai bentuk komitmen negara dalam mendengar keluhan dan melindungi masyarakat. Terlebih Presiden Prabowo sudah mengajak jajarannya untuk meninggalkan gaya feodal dengan memersilahkan para menteri menghubunginya kapan saja.