Ing Ngarsa Sung Tuladha
Ing ngarsa sung tulodha merupakan semboyan Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang memiliki makna "di depan memberikan contoh". Semboyan ini memiliki makna bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan yang baik dalam sikap, perilaku, kebijakan, maupun pemikirannya.
Berangkat dari semboyan inilah, seorang pemimpin itu harus menjadi contoh bagi orang-orang yang dipimpinnya. Semua pejabat dari semua tingkatan eselon baik pusat maupun daerah harus memberi teladan untuk menjadi pemimpin yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, nepotisme, serta menjalankan pemerintahan dengan sebersih-bersihnya.
Pertama kali dalam sejarah, usai melantik para menteri, wakil menteri dan kepala badan/lembaga Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menggelar retreat di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, dengan tujuan memberikan pembekalan kepada para pembantunya, yang salah satu materinya berkaitan dengan pencegahan korupsi.
Retreat tersebut menekankan pentingnya komitmen pencegahan korupsi yang dimulai dari tingkat pemimpin serta memastikan terbentuknya integritas di seluruh jajaran pemerintahan.
Pembekalan yang digelar di kawasan Lembah Tidar tersebut mewajibkan pesertanya untuk mengenakan seragam khusus bercorak loreng dari Komponen Cadangan (Komcad) dan bermalam di dalam tenda. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 hari itu, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih digembleng untuk meningkatkan kedisiplinan, kesetiaan, kekompakan dalam rangka membangun sebuah tim kerja yang solid, dan mampu saling bekerja sama.
Dengan mengumpulkan para pembantunya di Akmil tersebut, Presiden berlatar belakang militer dengan pangkat Jenderal Kehormatan Bintang Empat tersebut secara eksplisit ingin memberikan sinyal kuat kepada semua aparat yang berada di bawahnya dan rakyat Indonesia bahwa pemimpin harus berani mengambil berbagai langkah yang tegas sehingga pemimpin yang berintegritas tinggi akan menjadi teladan bagi para bawahannya.
Semua harus terlibat
Ibarat ilalang liar, dari tahun ke tahun, korupsi tak pernah bisa habis dibabat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun KPK.
Dalam upaya untuk mencegah dan memberantas korupsi, pihak penegak hukum tidak bisa kerja sendirian. Butuh kolaborasi dalam pemberantasan korupsi. Semua pihak harus terlibat tanpa terkecuali. Masyarakat harus turut membantu dan aktif dalam mengawasi dan melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Keluarga dan lingkungan sosial juga memegang peran penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Mereka dapat membantu dengan membentuk karakter anak-anak. Dukungan keluarga dalam melakukan pendidikan antikorupsi sejak dini dengan menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi sangat dibutuhkan.
Dalam berbagai kesempatan, Prabowo Subianto terus mengajak seluruh elemen, mulai dari penegak hukum, tokoh agama, cendekiawan, pimpinan politik, pemuda, pendidik, lembaga sosial masyarakat, hingga pengusaha bisa berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Dalam ranah penegakan hukum, Kepala Negara punya kekuasaan memerintah Kapolri dan Jaksa Agung untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Pengawasan yang melekat dan sistematis pun tidak kalah penting dari upaya penegakan hukum yang tegas dalam penindakan tindak pidana korupsi. Masih banyak kebocoran dan penyimpangan anggaran yang terjadi. Kolusi membudaya di antara sejumlah oknum penyelenggara negara, oknum pejabat politik, dan pengusaha nakal sehingga perlu dibangun suatu sistem yang mampu menekan bahkan menghilangkan praktik-praktik korupsi di negara kita.
Sistem yang terdigitalisasi diharapkan mampu membunuh hasrat, nafsu, dan keserakahan dari oknum-oknum yang berniat memperkaya dirinya sendiri dan kelompoknya dengan menghalalkan segala cara termasuk melakukan tindak pidana korupsi.
Penguatan institusi penegakan hukum harus tetap berlanjut. Jangan ada lagi upaya-upaya pelemahan penegak hukum baik itu di kepolisian, kejaksaan, maupun KPK. Biarkan para penegak hukum itu bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam upaya pemberantasan korupsi.
Prabowo Subianto pun meyakini jika pemerintahan yang dipimpinnya akan bersih dari praktik-praktik korupsi asalkan kualitas hidup para pengambil keputusannya terjamin dan sejahtera. Dengan strategi menjamin kualitas hidup pejabat, Presiden percaya dalam waktu dekat Indonesia dapat menunjukkan pemerintahan yang bersih di setiap tingkatan.
Pembentukan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, satu di antara tujuh desk atau satuan kerja lintas kementerian dan lembaga yang diinisiasi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan yang tujuannya untuk mengakselerasi penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, harus diapresiasi. Spektrum korupsi itu luas sehingga dibutuhkan banyak pihak agar korupsi dapat diberantas hingga ke akar-akarnya.
Dengan semangat perubahan, Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka diharapkan dapat melangkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Meskipun pemerintahan ini masih seumur jagung dan perjalanannya masih panjang, asa rakyat Indonesia akan terciptanya lingkungan yang bebas dari praktik korupsi, tetap membuncah.
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
