Kemenhub minta perusahaan angkutan umum patuhi standar keselamatan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta perusahaan angkutan umum mematuhi standar keselamatan transportasi.

Pelaksana Tugas Direktur Angkutan BPTJ Kemenhub Solihin Purwantara mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum (SMK-PAU) untuk memitigasi dan mencegah risiko kecelakaan pada bisnis perusahaan umum.

"SMK merupakan upaya untuk mengidentifikasi bahaya (hazard) dan risiko kecelakaan pada proses bisnis perusahaan dan memitigasi agar tidak terjadi kecelakaan," kata Solihin dalam keterangan di Jakarta, Rabu

Dia menyampaikan, sertifikasi SMK-PAU merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan melindungi seluruh pihak baik pengusaha, pekerja, serta pengguna jasa transportasi dari risiko kecelakaan, guna memastikan keamanan operasional dalam layanan angkutan umum.

"SMK-PAU tidak hanya ditujukan kepada perusahaan angkutan barang, tetapi juga perusahaan angkutan penumpang," ujarnya.

Kemenhub melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali menyerahkan Sertifikat SMK-PAU kepada 19 perusahaan angkutan umum yang telah memenuhi standar.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan setelah sebelumnya dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan oleh BPTJ yang bekerja sama dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk penilaian dokumen SMK Perusahaan Angkutan Umum.

Terdapat 10 Elemen Keselamatan yang dinilai secara ketat sebagaimana tertuang dalam PM Nomor 85 Tahun 2018.

Kesepuluh elemen tersebut meliputi komitmen dan kebijakan; pengorganisasian; manajemen bahaya dan risiko; fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; dokumentasi dan data; peningkatan kompetensi dan pelatihan; tanggap darurat; pelaporan kecelakaan internal; monitoring dan evaluasi; dan pengukuran kinerja.

Solihin menyampaikan bahwa pada tahun ini BPTJ telah menyerahkan sertifikat SMK-PAU kepada 42 perusahaan angkutan umum berbasis orang ataupun barang.

"Ini merupakan ketiga kalinya kami menyerahkan sertifikat kepada perusahaan yang telah memenuhi kriteria dan standar yang ditentukan. Sehingga total yang dikeluarkan sepanjang 2024 ada 42 sertifikat," ujarnya.

Pada tahun 2022, BPTJ juga telah menyerahkan 4 sertifikat, angka itu sama dengan tahun 2023.

Sertifikat tersebut menandakan bahwa perusahaan-perusahaan penerima telah memenuhi standar manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum yang mencakup pelatihan pengemudi, perawatan armada, serta penerapan prosedur operasional yang sesuai dengan regulasi.

"SMK-PAU bukan hanya sekadar formalitas, tetapi bagian dari upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas transportasi publik yang aman dan terpercaya. Kami berharap sertifikat ini memotivasi perusahaan angkutan lain untuk berpartisipasi," jelas Solihin.

Selain penyerahan sertifikat, acara ini juga diisi dengan sosialisasi pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan yang ketat oleh Investigator Senior KNKT Achmad Wildan.

Wildan menyoroti beberapa kejadian kecelakaan kendaraan besar beberapa waktu terakhir ini disebabkan oleh beberapa faktor.

Pertama dari sisi pengemudi, terjadi karena kondisi tubuh yang tidak prima atau dalam keadaan tidak sehat, tidak bugar, dan tidak kompeten dalam memahami teknologi kendaraan.

"Kedua, banyak ditemukan kendaraan yang tidak siap operasi dan terdapat malfunction," ucapnya.

Ketiga disebabkan kurangnya pemahaman terhadap karakteristik rute yang dilalui. Keempat karena tata cara pemuatan yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan.

"Selain itu, setidaknya telah terjadi 5.200 kasus kecelakaan yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia dan disebabkan karena rem blong," tutur Wildan.

Menurut Wildan, kecelakaan seperti itu seharusnya tidak perlu terjadi jika perusahaan menerapkan SMK-PAU dengan konsisten.

"Bisa dikatakan SMK adalah obatnya untuk mencegah kecelakaan yang berulang terjadi," ungkap Wildan.

Ia juga mengingatkan agar perusahaan angkutan umum perlu selalu melakukan pengecekan dan perawatan rem secara berkala, dan memastikan kualitas komponen.

"Serta meningkatkan keterampilan pengemudi dalam menghadapi kondisi darurat untuk mengantisipasi risiko rem blong," kata Wildan.