“Masyarakat diberi akses terbuka dan mereka boleh mengusulkan kepada kami, kira-kira keterampilan apa yang ingin mereka kembangkan dan mereka butuhkan bukunya,” katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan program tersebut merupakan salah satu upaya Perpusnas dalam konteks program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS).
“TPBIS ini bukan buku bacaan untuk anak-anak, tetapi buku-buku yang sifatnya mendorong pemberdayaan masyarakat di wilayah itu sesuai dengan potensi yang ada. Misalnya, di sebuah daerah ada batik, bagaimana masyarakat bisa meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan batik. Ada juga ekonomi kreatif yang lain, bisa kuliner, busana, sesuai hasil analisis tim TPBIS,” ujarnya.
Baca juga: Perpusnas targetkan 20 ribu lokus baca bisa berdaya di tahun 2025
Aminudin juga mengemukakan bahwa atas inisiasi TPBIS tersebut, Indonesia berhasil menjadi contoh bagi negara Colombo Plan, di mana sebanyak 22 delegasi negara anggota Colombo Plan mengikuti studi banding program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Agustus 2024 lalu.
Aminudin juga menyebutkan, berdasarkan hasil PISA, kebiasaan membaca anak-anak Indonesia masih sangat rendah, sehingga mulai tahun 2024, Perpusnas menggagas program penyediaan lokus baca di tingkat desa/kelurahan di 10.000 lokasi.
“Tidak perlu ada bangunan perpustakaan, tetapi yang terpenting adanya lokus baca yang mungkin ada di balai desa, kantor PKK, atau aula, tergantung kreativitas daerah masing-masing. Kami dukung masing-masing tempat dengan 1.000 judul buku khusus untuk anak-anak sekolah dasar dan pendidikan anak usia dini. Ini adalah buku bacaan, bukan buku teks atau pengetahuan yang rumit-rumit,” ucapnya.
Baca juga: Perpusnas bagikan 10 juta buku untuk 10 ribu desa di tanah air
Ia menegaskan penyediaan lokus baca tersebut bertujuan agar anak-anak bisa mengakses buku itu dengan mudah dan cepat di desa masing-masing.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Desa untuk menyediakan tenaga pengelolanya, dengan biaya operasional tenaga pengelola TBM dialokasikan dari dana desa, mereka diberi pelatihan bagaimana memanfaatkan buku,” tuturnya.
Aminudin juga mengemukakan terdapat tiga arah kebijakan dan strategi Perpusnas tahun 2025-2029.
Baca juga: Perpusnas: Ketersediaan buku di desa tingkatkan literasi masyarakat
“Tiga arah kebijakan tersebut yakni peningkatan kualitas layanan perpustakaan, peningkatan budaya kegemaran membaca, serta pelindungan dan pelestarian warisan budaya,” ujar dia.
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024
