Akademisi sebut Astacita pertama penting untuk kembangkan demokrasi

"Sebagai salah satu Astacita saya kira memiliki makna simbolik yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat ke depan,"

Jakarta (ANTARA) - Akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) Agus Wahyudi menyebut bahwa poin pertama dalam delapan misi atau Astacita yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka penting untuk pengembangan demokrasi di Indonesia.

Ia membeberkan, dalam Astacita pertama yakni memperkuat ideologi Pancasila, hak asasi manusia (HAM), dan demokrasi, merupakan komitmen Pemerintah Indonesia yang penting bagi masyarakat ke depan.

"Sebagai salah satu Astacita saya kira memiliki makna simbolik yang bermanfaat dan penting bagi masyarakat ke depan," kata Agus kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut Doctor of Philosophy (PhD) itu, demokrasi substantif akan menuntut perhatian yang lebih saksama dan kesadaran Pemerintah untuk melakukan investasi bagi penguatan demokrasi permusyawaratan (deliberative demokrasi).

Lebih lanjut dia membeberkan, makna demokrasi sebagai konsep besar masih terkesan dibatasi sebagai isu pemilu reguler dan kurang substantif dalam rangka mengembalikan kedaulatan kepada rakyat atau untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.

Demokrasi harus diberi makna dalam praktik yang lebih mengakar, guna perwujudan kedaulatan rakyat yang lebih sungguh-sungguh (genuine).

Oleh sebab itu, lanjut dia, semua pihak harus mendukung dan optimistis Astacita itu akan diwujudkan oleh Pemerintah ke depan.

"Dampak positif bagi masyarakat jelas, semua melihat sekali lagi tentang rujukan untuk sumber percakapan dan inspirasi dalam menimbang berbagai tindakan dan pilihan kebijakan terutama oleh pemerintah," ujar Kepala Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM itu.

Untuk memajukan bangsa dan negara ke depan, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki visi yakni "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Adapun Astacita atau delapan misi untuk mencapai visi tersebut, yakni:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.