Identitas politik daratan-kepulauan di Sultra-- serapi apa pun dibungkusnya--tetap menyimpan potensi masalah, seperti polarisasi sosial sampai kerentanan konflik sehingga pada akhirnya melemahkan solidaritas antarwarga.
Dosen Ilmu Politik Universitas Halu Oleo cum analis politik M. Ishak Syahadat menilai strategi politik identitas daratan-kepulauan ini sudah sangat mengakar di masyarakat Sultra dan senantiasa dijadikan acuan orang dalam memilih pasangan kandidat oleh elit politik.
Oleh karena itu, para elite politik dan pendukungnya harus bekerja keras menjaganya agar isu identitas daratan-kepulauan ini tidak melebar dan memicu konflik.
Menurut dia, politik identitas itu memang sudah selayaknya ditinggalkan. Kontestasi gagasan dan program-program yang terukur dari paslon itulah yang seharusnya menjadi acuan untuk mendulang suara dari masyarakat.
Sudah seharusnya pula partai beserta elite politiknya memberikan pendidikan politik berdasarkan nilai-nilai demokrasi kepada para pendukung dan masyarakat, khususnya mengenai dampak negatif atau bahaya dari politik identitas.
Dengan demikian, masyarakat Sultra mampu melihat figur yang layak menjadi pemimpin dan mampu mengubah Sultra menjadi lebih maju berdasarkan rekam jejak, gagasan, dan program para calon kepala daerah.
Redam isu SARA
Dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah, masyarakat Indonesia selalu diingatkan untuk menghindari politik identitas yang bisa memicu polarisasi sosial serta konflik antaranak bangsa.
Begitu pula di wilayah Sultra, isu terkait suku, agama, ras, antarkelompok (SARA) sempat mencuat, namun pemerintah setempat mampu mengatasi dengan cepat untuk menekan penyebaran isu tersebut.
Menurut Plt. Kepala Badan Kesbangpol Sultra, La Ode Muh Al Basyir Yamin Putra, masyarakat kini lebih cerdas dalam memahami potensi bahaya politik identitas sehingga tidak mudah terseret perselisihan yang dipicu isu SARA.
Tingkat pendidikan masyarakat di Sultra menjadi salah satu faktor utama yang membantu membentuk pola pikir warga sehingga mereka tidak mudah terprovokasi oleh isu politik identitas khususnya SARA yang dapat merenggangkan ikatan sosial masyarakat.
Selain pendidikan, tingginya kesadaran masyarakat Sultra tentang politik dan demokrasi membuat identitas daratan-kepulauan yang dikhawatirkan dapat memicu konflik, tidak sampa terjadi. Walaupun demikian, masih ada sebagian warga yang memilih pemimpin berdasarkan etnis tanpa memandang sisi lain paslon yang lebih bernilai.
Guna meredam isu SARA ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sultra gencar melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat terutama ke pemilih pemula yang baru pertama memberikan hak suaranya.
Ikhtiar tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman tentang politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pilkada.
Selain memberikan pendidikan politik, KPU Sultra berkolaborasi dengan berbagai pihak terutama dengan pemerintah setempat dan Polri/TNI juga memberikan pendidikan politik yang sehat, agar mereka tidak mudah dimanipulasi dengan menggunakan isu SARA. Tujuannya untuk mencegah konflik di tengah masyarakat.
Begitu pula tokoh-tokoh agama, adat, dan masyarakat juga turut dilibatkan agar pesta demokrasi ini berjalan aman, lancar, dan damai.
Meminimalisasi eksploitasi politik identitas, termasuk isu daratan-kepulauan dalam Pilkada 2024, menjadi modal berharga dalam membangun praktik politik yang lebih sehat di Sultra pada masa mendatang.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
