"Kami ingin dalam program data yang akan datang kita terus berkoordinasi antara kementerian dan lembaga terkait. Perbaikan masalah bantuan sosial harus cepat, benar-benar terpadu dan tepat. Tidak mengulangi kegagalan masa lampau," kata Menko Muhaimin Iskandar, dalam keterangan, di Jakarta, Rabu.
Dalam pertemuan itu, Muhaimin berbicara mengenai pentingnya data terpadu agar bantuan pemerintah bisa tepat sasaran dan memberdayakan masyarakat.
Pihaknya berharap program data terpadu tunggal dapat membuat data graduasi penerima bantuan yang lebih detil.
Baca juga: Pemerintah kejar revitalisasi UU Koperasi guna tingkatkan perekonomian
Baca juga: Pemerintah prioritaskan kirim PMI dengan keterampilan menengah-tinggi
Muhaimin juga memberikan perhatian pada data leveling pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai roda ekonomi nasional yang perlu mendapatkan bantuan sosial dan pemberdayaan.
"Kami berharap dapat mewujudkan basis data terpadu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui penyempurnaan penetapan sasaran," katanya.
Menko Muhaimin mengatakan Kementerian PPN/Bappenas selaku perencana dan pemegang kendali berbagai kebijakan bisa merencanakan data yang bisa lebih tepat sasaran untuk pemberdayaan masyarakat di periode lima tahun mendatang.
Saat ini sudah ada data untuk penanganan kemiskinan, yaitu Data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).*
Baca juga: Ketum parpol koalisi ingin kumpul rutin untuk buka ruang konsultasi
Baca juga: Prabowo bertemu ketum dan sekjen partai koalisi di Istana Merdeka
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
