KPK: Desk antikorupsi Kemenko Polkam perluas pemberantasan korupsi

Jadi sekali lagi, karena musuh kita bersama korupsi itu luas, bahkan sistematis karena itu perlu banyak institusi-institusi yang kemudian bersama-sama memberantasnya

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembentukan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi oleh Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan dan keberadaannya dinilai akan memperkuat dan memperluas upaya pemberantasan korupsi.

"KPK dalam hal ini posisinya menyambut baik semua upaya dan juga pendirian lembaga tersebut. Yang paling penting bahwa ketika ada banyak lembaga negara lainnya adalah koordinasinya ,karena semakin banyak artinya semakin (banyak) kuantitas pemberantas korupsi," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Selasa.

Ghufron menegaskan korupsi adalah musuh bersama dan perlu banyak institusi yang fokus dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, KPK juga menyambut baik kehadiran Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri yang akan memperkuat dan memperluas pemberantasan korupsi bersama KPK dan Kejaksaan Agung.

"Jadi sekali lagi, karena musuh kita bersama korupsi itu luas, bahkan sistematis karena itu perlu banyak institusi-institusi yang kemudian bersama-sama memberantasnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal Pol. (Purn.) Budi Gunawan, Senin (4/11), membentuk tujuh desk (satuan kerja) lintas kementerian/lembaga (k/l) untuk mempercepat penanganan tujuh persoalan yang menjadi prioritas 100 hari pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Desk Pilkada, yang menangani urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, sedang Desk Pencegahan Penyelundupan dipimpin oleh Menko Polkam.

Desk Pemberantasan Narkoba dan Desk Penanganan Judi Online dipimpin oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, kemudian Desk Koordinasi Peningkatan Penerimaan Devisa Negara dan Desk Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dipimpin oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Terakhir, Desk Keamanan Siber dan Perlindungan Data dipimpin oleh Kementerian Komunikasi dan Digital dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

“Tujuh desk yang telah dibentuk ini diharapkan akan memperkuat kapasitas institusi dan untuk memberikan stabilitas, yaitu di bidang politik dan keamanan yang menjadi prasyarat untuk mendukung agar program-program pembangunan ini bisa lancar sehingga ekonomi tumbuh, GDP kita juga meningkat, dan ujungnya terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” kata Menko Polkam.