Kapolda di Temanggung, Selasa, menyampaikan bahwa anggota Polri harus netral, dan ketentuan ini adalah amanat undang-undang.
"Anggota Polri yang tidak netral pada pilkada jelas mendapat hukuman," katanya.
Dia menyampaikan hal itu pada arahan di Polres Temanggung.
Kedatangan Kapolda di Mapolres Temanggung tersebut disambut Pj Bupati Temanggung Hary Agung Prabowo dan Ketua DPRD Yunianto, selain jajaran Forkopimda lainnya.
Kapolda mengatakan buku saku tentang pedoman netralitas anggota Polri dalam Pilkada 2024. Buku itu antara lain berisi perilaku netralitas Polri dalam tahapan Pilkada 2024 dan perintah patroli netralitas.
Dikatakan Polri dan TNI harus menjaga soliditas baik secara internal maupun eksternal, selain itu juga mengajak penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu bersikap netral.
Ia menuturkan perilaku netralitas itu antara lain dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi guna kepentingan politik praktis, dilarang memberikan informasi kepada siapapun terkait dengan hasil perhitungan suara dan dilarang menjadi pengurus parpol anggota tim sukses bakal paslon.
Selain itu, kata dia dilarang menggunakan memasang dan memerintahkan orang lain untuk memasang atribut kampanye dalam pilkada, serta dilarang sebagai pembicara narasumber pada kegiatan deklarasi rapat kampanye dan pertemuan parpol kecuali pengamanan yang berdasarkan sprin tugas.
Kapolres Temanggung AKBP Ary Sudrajat mengatakan terus melaksanakan patroli netralitas dengan memantau situasi kamtibmas, tidak singgah di kantor parpol, tidak melakukan dialog dengan anggota parpol, tidak masuk rumah posko pemenangan.
"Kami lakukan patroli rutin dilakukan dalam rangka melaksanakan tupoksi Polri guna memastikan keamanan pilkada," kata dia.
Ia menyampaikan sampai dengan 3 minggu sebelum pelaksanaan pencoblosan Pilkada 2024, kondisi Temanggung kondusif.
"Kami terus menjaga kondusivitas pemilu berjalan aman, lancar, sejuk, sukses dan tanpa aman," katanya.
Pewarta: Heru Suyitno
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
