Wamenham Mugiyanto menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam forum Dialog HAM ASEAN Ke-6 di Gedung Sekretariat ASEAN, Jakarta, Selasa.
“Visi kami adalah menciptakan kawasan di mana setiap orang dapat hidup dalam kebebasan, di mana suara mereka didengar, dan di mana setiap individu diberdayakan untuk mencapai potensi penuh mereka,” kata dia sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.
Ia menjelaskan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki komitmen yang kuat terkait pembangunan HAM di Indonesia.
Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menjadikan HAM sebagai landasan utama dalam misi Astacita. Untuk memperkuat komitmen terhadap pembangunan HAM, Presiden membentuk Kementerian HAM sebagai satu kementerian yang berdiri sendiri.
“Pilar pertama dari Astacita menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap Pancasila, demokrasi, dan HAM. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk melindungi, memajukan perlindungan HAM,” katanya.
Lebih lanjut, Mugiyanto menjelaskan bahwa berdirinya Kementerian HAM bertujuan untuk mendorong keadilan dan kesetaraan di dalam negeri. Kementerian ini, kata dia, juga bertujuan memperkuat kontribusi Indonesia terhadap upaya pemajuan HAM di Asia Tenggara.
Menurut Mugiyanto, upaya pemajuan HAM tidak terlepas dari peran dan kontribusi lembaga-lembaga HAM nasional, organisasi masyarakat sipil, dan akademisi.
Untuk itu, pada forum Dialog HAM ASEAN tersebut, ia turut menegaskan kembali dedikasi Indonesia terhadap pendekatan inklusif dan multipemangku kepentingan dalam urusan HAM.
Dialog HAM ASEAN Ke-6 dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir, perwakilan Komisi Antarpemerintah ASEAN tentang Hak Asasi Manusia (AICHR), masyarakat sipil, dan para pemangku kepentingan terkait.
Kementerian HAM memandang forum tersebut sebagai momen penting bagi para pemangku kebijakan untuk terlibat dalam dialog yang konstruktif, berbagi praktik terbaik, dan membangun solusi kolaboratif yang menghormati martabat dan hak setiap individu di kawasan ASEAN.
Baca juga: Menteri HAM fokus pemantapan struktur dan sistem pada 100 hari kerja
Baca juga: Menteri HAM butuh Rp1 triliun untuk jumlah pegawai naik 2.166 orang
Baca juga: Pembentukan Kementerian HAM bukti Presiden jalankan amanat konstitusi
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
