Dirut RS Pusat Otak Nasional beberkan perhatian pemerintah pada nakes

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof Dr dr Mahar Mardjono Jakarta Adin Nulkhasanah mengatakan pemerintah sudah sangat perhatian terhadap para tenaga kesehatan di Indonesia.

Bentuk perhatian pemerintah kepada tenaga kesehatan dituangkan dalam berbagai program, seperti jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan dan juga berbagai vaksin yang rutin diberikan kepada para tenaga kesehatan.

“Kalau kami ya sebagai salah satu pegawai, PNS maupun pegawai P3K, bahkan yang outsourcing pun selalu kami dipastikan. Diaudit juga, apakah memiliki jaminan kesehatan, jaminan tenaga kerja. Saat ini, kami juga sedang melakukan vaksinasi mulai dari COVID-19d dan Hepatitis B,” kata Adin Nulkhasanah di Kompleks pemakaman Tanah Kusir, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Jajaran RS Otak tabur bunga ke makam pahlawan kesehatan di Tanah Kusir

Kegiatan tersebut rutin diberikan kepada tenaga kesehatan di setiap tahunnya dan bergilir, mengingat tenaga kesehatan memiliki risiko yang besar tertular dengan berbagai penyakit.

Saat ini program tersebut sudah dibantu dari Kementerian Kesehatan. Sehingga, tidak terlalu memberatkan rumah sakti, yang dulu harus menanggung biaya sendiri.

“Itu memang dibiayai. Kalau sekarang ini alhamdulillah dapat dari Kementerian Kesehatan. Biasanya itu kan dari rumah sakit sendiri,” ujar dia.

Menurut dia, vaksin hepatitis yang diberikan kepada tenaga kesehatan menjadi hal yang sangat penting agar tidak tertular, karena para tenaga kesehatan dekat dengan berbagai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan orang yang sakit.

“Kalau hepatitis, bahkan PNS Kesehatan yang memberikan dari kami. Menjaga kami kan termasuk yang berisiko ya. Apalagi, hepatitis itu kalau tertusuk jarum atau kontak dengan darah dan sebagainya itu risiko kami. Sehingga, kami memastikan yang mendapatkan hepatitis itu ada 3 kali vaksin,” ucap dia.

Menurut dia, dalam setiap tahun vaksin tersebut diberikan secara bergilir dengan kuota sebanyak 300 lebih.

“Jadi, karena kami punya seribu lebih ya giliran. Tahun ini sekitar 300, tahun depan 300 lagi,” katanya.

Berbagai jaminan keselamatan seperti jaminan kecelakaan, pemerintah melalui rumah sakit-rumah sakitnya terus melakukan audit untuk memastikan bahwa para tenaga kesehatan sudah memiliki jaminan tersebut.

Baca juga: Kasus stroke meningkat, RS PON kembangkan Brain Check Up deteksi dini

Baca juga: Dokter: Sekitar 11 ribu anak RI terdiagnosis kanker tiap tahunnya

Hanya saja, saat ini pihaknya tengah berjuang untuk memudahkan para tenaga kesehatan agar lebih mudah dalam menggunakan haknya, sehingga nantinya tidak mengganggu aktivitas mereka dalam melayani masyarakat yang membutuhkan.

“Kalau ada kecelakaan kerja juga dapat tuh jaminan kecelakaan kerja, tapi mereka kadang-kadang tidak memiliki waktu untuk mengurus rujukan dan sebagainya, itu yang kami sedang perjuangkan,” tutur dia.

Menurut dia, dengan adanya berbagai skrining yang diharuskan untuk mendapatkan rujukan terkadang mengganggu pekerjaan mereka dalam melayani masyarakat dalam berobat. "Kalau memungkinkan dapat diberikan kemudahan dalam mengakses manfaat tersebut," ucapnya.