kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomiJakarta (ANTARA) - Ketua Indonesia Clean Energy Forum (ICEF) sekaligus Penasihat Khusus Bidang Ekonomi Presiden Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa untuk mencapai seluruh target transisi energi, diperlukan pendekatan yang adil, terarah dan inklusif.
Menurutnya, bagi Indonesia peningkatan kapasitas energi terbarukan dan efisiensi energi memerlukan langkah nyata yang memprioritaskan kesetaraan sosial dan ekonomi.
“Artinya, kita perlu menyelaraskan antara kebijakan ekonomi dan energi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja, resiliensi ekonomi dan pertumbuhan berkelanjutan, memastikan tidak seorang pun yang tertinggal dalam proses transisi energi,” kata Bambang pada pembukaan Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2024 di Jakarta, Senin,
Bambang juga menegaskan pentingnya pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan mengubah pandangan bahwa transisi energi adalah peluang ekonomi bukan sebuah beban sehingga dapat menarik lebih banyak investasi dan menciptakan ekosistem bisnis yang berkelanjutan.
Selain itu, integrasi praktik berkelanjutan dalam ekonomi Indonesia akan mendukung agenda Asta Cita dari kepemimpinan Prabowo-Gibran untuk mencapai pertumbuhan ekonomi delapan persen.
Baca juga: Ekonom Prabowo sebut transisi energi mampu tarik investasi ke RI
Baca juga: Ekonom Prabowo: Kombinasi SDA jadi kunci percepat transisi energi
Diketahui, transisi energi berkeadilan harus menjadi prinsip utama untuk mencapai target emisi nol karbon atau net zero emissions (NZE) pada 2060.
Percepatan transisi energi berkeadilan membantu Indonesia melaksanakan kesepakatan pada Conference of Parties (COP-28) untuk meningkatkan kapasitas energi terbarukan hingga tiga kali lipat (triple up) dan menggandakan upaya efisiensi energi (double down) pada tahun 2030 untuk menjaga kenaikan suhu bumi 1,5 derajat Celcius.
Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyebutkan bahwa investasi energi terbarukan di Indonesia masih perlu ditingkatkan.
Berdasarkan proyek energi terbarukan dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, terdapat peluang investasi sebesar 15,9 miliar dolar AS.
Eniya menambahkan bahwa pemerintah berupaya menarik investasi ini dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 11/2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, serta Peraturan Menteri Perindustrian No. 33/2024 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur energi terbarukan sambil membangun industri energi terbarukan dalam negeri.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menyebut bahwa pelaksanaan transisi energi yang adil dan tertata memerlukan komitmen dan kepemimpinan kuat yang mampu mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah nyata dalam meningkatkan bauran energi terbarukan, melaksanakan efisiensi energi, dan membangun kolaborasi lintas sektor, serta mengatasi hambatan-hambatan investasi untuk mencapai target nasional.
“Peningkatan bauran energi terbarukan membutuhkan peningkatan investasi yang akan meningkatkan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi tinggi delapan persen yang menjadi target pemerintah Prabowo," jelasnya.
Selain itu, adanya target yang jelas dan peningkatan permintaan teknologi energi bersih dalam negeri akan mendorong minat investasi pada manufaktur industri teknologi energi bersih jika didukung kebijakan dan regulasi yang memadai.
Pertumbuhan industri manufaktur domestik ini akan menyumbang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketersediaan energi bersih juga dapat menjadi daya tarik untuk investasi hilirisasi maupun industri manufaktur lainnya.
Untuk itu, pemerintah perlu menyelaraskan perencanaan pembangunan, menyelaraskan kebijakan transisi energi dengan kebijakan industri dan juga peningkatan kualitas SDM
Lebih lanjut, berkaca pada Inggris, Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Dominic Jermey menyatakan bahwa negaranya telah mengakhiri operasi PLTU batubara terakhirnya bulan lalu, sehingga kini seluruh pasokan listriknya tidak ada yang berasal dari Batubara.
“Inggris berkomitmen untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim, bukan hanya di dalam negeri, melainkan juga dengan berbagai mitra global termasuk Indonesia, serta berkolaborasi bersama karena perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan aksi global," ucap Dominic.
Di Indonesia, sejauh ini investasi senilai lebih dari 800 juta dolar AS telah disetujui dalam Just Energy Transition Partnership (JETP).
Pembiayaan lainnya dari JETP internasional senilai 5-6 miliar dolar AS sedang dinegosiasikan dan siap mengalir untuk mendukung transisi energi terbarukan.
"Indonesia tidak sendirian dalam perjalanan transisi energi. Sebagai mitra global, Inggris, bersama anggota International Partners Group (IPG) lainnya dalam kemitraan JETP, senantiasa mendukung upaya dekarbonisasi sektor energi Indonesia,” jelas Dominic.
Baca juga: Peneliti: Reforestasi solusi biomassa untuk transisi energi bersih
Baca juga: PLN EPI percepat pengembangan hidrogen untuk transisi energi bersih
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
