Jumlah guru di Papua terus ditambah

Sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah bahwa kalau memang masih kurang akan ditambah dan dipenuhi,"

Jayapura (ANTARA News) - Jumlah guru SD hingga SMA/SMK di Papua akan terus ditambah sehingga tidak ada lagi sekolah di provinsi itu yang tidak memiliki tenaga pengajar, kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh.

"Sudah menjadi komitmen pemerintah pusat dan daerah bahwa kalau memang masih kurang akan ditambah dan dipenuhi," kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh kepada pers di Jayapura, Papua, Selasa.

Hal tersebut disampaikan usai Mendikbud menyampaikan Pencanangan implementasi Kurikulum 2013 Provinsi Papua serta penyerahan buku kurikulum SD, SMP, SMA, dan SMK yang dihadiri Gubernur Lukas Enembe.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Papua, jumlah guru di provinsi itu mulai SD hingga SMA/SMK sebanyak 26.923 orang yang tersebar di 28 kabupaten dan satu kota. Dari jumlah itu seharusnya jumlah guru sasaran yang sudah mengikuti pelatihan kurikulum 2013 sebamyak 16.094 guru.

Namun dalam kenyataan yang terlatih secara formal maupun mandiri sekitar 5.000 sampai 6.000 guru atau sekitar 37 persen.

Menurut Nuh ada dua cara dalam mencari solusi kekurangan guru, yaitu dengan cara temporer dan permanen.

Untuk cara temporer dengan mengirim guru dengan program Sekolah Mengajar di Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan (SM3T) yang setiap tahun sudah terkirim tiga ribuan orang.

Setelah solusi temporer selesai maka disiapkan solusi permanen, yaitu orang dari (SM3T) disekolahkan di Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) untuk menjadi guru dan setelah lulus maka bisa jadi guru kembali lagi ke daerah dimana dia mengabdi.

Kemendikbud sudah ada kesepakatan dengan Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi untuk memprioritaskan alokasikan formasi diangkat jadi guru di kabupaten/kota dimana mereka semula menjadi guru.

"Itu solusi permanen di samping akan mencari putra putri setempat untuk bisa djadikan guru," katanya.

Ditegaskan Mendikbud kalau sudah menjadi pegawai negeri sipil guru maka tidak boleh pindah ke daerah lain sehingga tidak terkesan hanya sebagai daerah transit.

Nuh yakin dengan cara seperti itu kekurangan guru di Papua dan provinsi lain tidak terjadi lagi, sekalipun memang memerlukan waktu panjang.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Elias Wonda mengatakan akibat kekurangan guru, daerahnya kesulitan menjalankan Kurikulum 2013.

Ia meminta Pemprov Papua untuk mempertegas penggunaan 30 persen dana otonomi khusus untuk pendidikan termasuk pelatihan implementasi Kurikulum 2013.

(A025/N002)