Bandarlampung (ANTARA) - Bawaslu Lampung berharap pelaksanaan Pilkada serentak 2024 dapat memperkuat keterpaduan masyarakat, terlebih kampanye pasangan calon peserta pilkada masih berlangsung hingga 23 November 2024.
"Tentu kami tidak ingin pilkada menjauhkan kita dari kohesivitas sebagai masyarakat Lampung,” kata Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Panggar, di Bandarlampung, Senin.
Menurutnya, sejumlah masalah demokrasi seperti politik uang dapat membuat keretakan atau keterpaduan masyarakat menjadi rapuh.
"Terlebih Lampung saat ini masuk 10 besar provinsi dengan status rawan politik uang. Keterbelahan masyarakat kian rentan dengan adanya intimidasi, ujaran kebencian, hoaks, isu Suku, Agama, Ras, Antargolongan (SARA)," kata dia.
Untuk mengatasi tantangan ini, lanjut dia, diperlukan peran aktif dari semua pihak, termasuk politisi, masyarakat, dan media massa dalam menjaga etika kampanye dan mengedukasi masyarakat.
"Kami telah melakukan upaya-upaya untuk melawan politik uang dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pengawasan partisipatif. Bawaslu sudah membentuk kampung antipolitik uang, dan mengedukasi masyarakat melalui berbagai media seperti stiker, banner, dan videotron," kata dia.
Pada sisi lain, Ketua Bawaslu Lampung itu pun meminta kepada peserta pilkada untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat guna menjaga kohesivitas.
“Kampanye pemilihan masih akan berlangsung sebulan ke depan. Kami berharap tim pasangan calon dapat memberikan edukasi kepada masyarakat,” kata dia.
Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024