Aman dalam hal ini, antara lain, lokasi yang diperuntukkan usaha atau bisnis bebas dari pungutan-pungutan tidak resmi.
Tengok saja di bawah Stasiun Gondangdia deretan pedagang kecil mayoritas bergerak di bidang kuliner mengadu nasib sehari-hari untuk bisa meraih rupiah dari penumpang kereta maupun karyawan yang bekerja di kawasan ini.
Para pedagang kecil di lokasi ini beradu nasib dengan restoran-restoran besar yang juga banyak berdiri di kawasan. Tentunya menjadi cerminan bahwasanya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah bahkan besar bisa saling berdampingan yang pada akhirnya bisa mendongkrak perekonomian.
Kehadiran pelaku UMKM ini bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menjadi penyelamat untuk menekan angka pengangguran. Kemajuan teknologi digital memang membuat kian terbatasnya lapangan pekerjaan sehingga kemudahan berusaha menjadi salah satu solusinya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memfasilitasi keberadaan UMKM dengan menyediakan lokasi yang aman dan nyaman baik itu bersifat sementara maupun berkolaborasi dengan swasta maupun BUMD agar mampu berkembang.
Tak hanya itu, Pemprov DKI Jakarta melalui pemerintah kota dan kabupaten juga menyediakan wadah JakPreneur (Jakarta Entrepreneur) untuk menampung dan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk mendapatkan pelatihan, akses permodalan, hingga bantuan pemasaran. Pelaku UMKM juga berkesempatan untuk diikutkan bazar yang diselenggarakan secara berkala di DKI Jakarta.
Pelaku UMKM yang tergabung di JakPreneur sendiri sampai saat ini berjumlah 380 ribu lebih. Tentunya angka UMKM ini bisa lebih banyak lagi karena banyak juga pelaku UMKM yang belum bergabung di wadah ini.
Dalam upaya memberdayakan UMKM, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyiapkan peraturan daerah yang mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam belanja mereka memprioritaskan pada produk UMKM anggota JakPreneur termasuk dalam menyajikan jamuan.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo menjelaskan Pemprov DKI berkewajiban untuk memfasilitasi pelaku UMKM agar bisa naik kelas bahkan beberapa didorong agar berorientasi ekspor. Dengan meningkatnya kemampuan UMKM, praktis lapangan kerja yang tersedia semakin banyak. Permodalan sama dengan pertumbuhan
Salah satu indikator UMKM makin bertumbuh dapat dilihat dari perputaran permodalan yang datanya dapat dilihat dari pembiayaan perbankan yang selama ini memang berhubungan dengan pelaku usaha.
Bank DKI selaku bank pembangunan daerah (BPD) milik Pemprov DKI Jakarta dalam laporannya menyebut pertumbuhan kredit pada segmen mikro per September 2024 mencapai 15,54 persen yoy (year on year) atau naik dari Rp3,27 triliun menjadi Rp4,93 triliun, sedangkan segmen usaha kecil dan menengah (UKM) juga naik mencapai 17,91 persen yakni dari Rp1,66 triliun menjadi Rp1,96 triliun.
Dari angka-angka tersebut menunjukkan terjadi penguatan dari pelaku UMKM yang menjadi debitur Bank DKI yang tentunya diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta yang pada triwulan II menurut BPS mencapai 4,90 persen.
Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo menyatakan komitmennya untuk mendukung penguatan modal pelaku UMKM dengan tetap memegang prinsip penyaluran kredit yang berkualitas dan berkelanjutan berdasarkan kehati-hatian.
Dengan cara ini UMKM di DKI Jakarta bisa diperkuat, yang pada akhirnya memberikan dukungan terhadap pertumbuhan di DKI Jakarta dan secara nasional.
Bank DKI terus berupa menghimpun pendanaan dengan mengoptimalkan dana murah saat ini. Dana pihak ketiga telah mencapai Rp80,74 triliun per September 2024 atau masih stabil dibandingkan tahun sebelumnya.
Tantangan
Prospek berusaha pelaku UMKM di DKI Jakarta juga penuh dengan tantangan. Seiring dengan kian terbukanya pasar di berbagai belahan dunia memang memberikan dampak positif yakni produk Indonesia makin mudah menembus ke berbagai negara, namun di sisi lain produk-produk dari berbagai negara juga dengan mudah masuk ke Indonesia.
Pelatihan terhadap pelaku UMKM menjadi keharusan hingga pada akhirnya produk yang dihasilkannya bisa mengantongi sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) dan juga sertifikat halal. Dengan mengantongi sertifikat bisa memberikan nilai tambah untuk memenangkan persaingan. Konsumen bakal memilih produk yang sudah ber-SNI dan berlogo halal ketimbang membeli yang belum jelas asal-usulnya.
Pelatihan pemasaran secara digital juga menjadi kebutuhan bagi pelaku UMKM. Di era digital sekarang ini selain konsumen mendatangi langsung pemilik produk juga bisa mencari barang yang diinginkan melalui lokapasar (e-commerce).
Tak hanya itu saat ini juga tengah menjadi tren produk-produk bermerek atau branded yang diperdagangkan melalui media sosial, baik melalui pemengaruh (influencer) maupun masyarakat biasa.
JakPreneur memang mencantumkan salah satu persyaratan untuk bergabung di dalamnya, yakni kepemilikan di media sosial meskipun bukan hal yang wajib. Namun ini menjadi pekerjaan rumah bagi Pemprov DKI Jakarta selain memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas produk juga membagikan kiat dan trik agar sukses di media sosial tentunya dengan mengundang pakarnya.
Kemudian katalog yang dimiliki JakPreneur juga harus terus dilakukan pemutakhiran (update) untuk memudahkan investor yang ingin bermitra termasuk dalam hal ini alamat berusaha. Salah satu kendala dari pelaku UMKM, terkadang tidak menetap kegiatan usahanya tetapi mereka lupa untuk mengubah datanya. Tentu hal ini akan menyulitkan kalau ada pihak-pihak yang ingin bekerja sama.
Dengan demikian, untuk mendorong UMKM bisa naik kelas, selain permodalan, banyak hal yang harus disertakan dalam pelatihan terutama dalam di bidang pemasaran secara digital yang terkait dengan kemasan, logo produk, hingga konsistensi dalam produksinya.
Menjadi tugas pemimpin DKI Jakarta mendatang untuk mengalkulasi kebutuhan para UMKM ini sehingga ke depan mereka benar-benar bisa menjadi salah satu tulang punggung ekonomi.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
