Jakarta (ANTARA) - Perubahan iklim menjadi isu global yang mendesak diatasi sehingga memicu berbagai negara untuk mengambil tindakan nyata guna mengurangi emisi gas rumah kaca. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah sistem perdagangan karbon, di mana carbon credit (kredit karbon) menjadi instrumen utama.
Di Indonesia, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Pemerintah menargetkan pengurangan emisi GRK sebesar 29 persen pada tahun 2030. Inisiatif ini membuka peluang besar bagi profesi keuangan untuk berperan aktif dalam pengelolaan dan perdagangan kredit karbon.
Kredit karbon adalah unit yang mewakili hak untuk mengeluarkan satu ton emisi karbon dioksida (CO₂) atau gas rumah kaca lainnya. Dalam sistem perdagangan karbon, perusahaan yang berhasil mengurangi emisi di bawah batas yang ditetapkan dapat menjual “kredit” yang tidak terpakai, memberikan insentif finansial untuk pengurangan emisi dan investasi dalam teknologi ramah lingkungan.
Dari sisi pembangunan ekonomi, kredit karbon memiliki beberapa perspektif di antaranya penciptaan pasar baru, pendanaan proyek berkelanjutan, serta pengurangan risiko lingkungan.
Kredit karbon menciptakan pasar baru yang mendukung inovasi dalam teknologi bersih dan pengembangan energi terbarukan. Hal ini tidak hanya membantu mengurangi emisi tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru di sektor hijau.
Melalui penjualan kredit karbon, proyek-proyek yang bertujuan untuk mengurangi emisi, seperti reboisasi atau pengembangan energi terbarukan, dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk operasional dan pengembangan lebih lanjut.
Di samping itu, dengan memberikan insentif untuk mengurangi emisi, kredit karbon membantu memitigasi dampak negatif perubahan iklim, yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi masyarakat dan sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam.
Dari sisi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perspektif kredit karbon adalah integrasi dengan kebijakan ekonomi, pengembangan inovasi dan teknologi, serta tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Kredit karbon sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama yang berkaitan dengan tindakan terhadap perubahan iklim dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ini mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dalam perencanaan ekonomi.
Adopsi kredit karbon juga mendorong penelitian dan pengembangan dalam teknologi ramah lingkungan. Hal ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi, membuka peluang baru dalam industri dan sektor yang berfokus pada keberlanjutan.
Sementara itu, terkait tanggung jawab sosial perusahaan, banyak korporasi yang kini melihat kredit karbon sebagai bagian dari strategi CSR mereka, yang tidak hanya meningkatkan citra mereka di mata publik, tetapi juga membantu menarik investasi yang lebih bertanggung jawab secara sosial.
Copyright © ANTARA 2024
